Patrialis Akbar

Terdakwa penerima suap atas uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang kesehatan hewan ternak, Patrialis Akbar kembali dilanjutkan. Pada persidangan dengan terdakwa Basuki Hariman dan NG Fenny, Patrialis membantah menerima sejumlah uang dari Basuki untuk keperluan ibadah umrah.

Sidang perkara dugaan suap kepada mantan hakim konstitusi Patrialis Akbar terkait uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang kesehatan hewan ternak, kembali digelar di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat. Patrialis Akbar hadir menjadi saksi untuk terdakwa Basuki Hariman dan NG Fenny.

Tidak hanya mengaku telah memberikan draft putusan, yang menurut Patrialis belum final, dia juga mengaku memerintahkan orang dekatnya itu agar segera memusnahkan draft tersebut. Dia beralasan agar draft putusan itu tidak tersebar ke khalayak umum.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisyaratkan agar Patrialis Akbar tetap menjalani masa tahanannya di rumah tahanan KPK. Hal ini menyusul permohonan Patrialis kepada majelis hakim untuk pengalihan tahanan menjadi tahanan rumah atau kota.

Patrialis Akbar ajukan permohonan jadi tahanan kota. Permohonan sebagai tahanan kota atau tahanan rumah diajukan Patrialis Akbar lantaran melihat kondisi kesehatannya.

Perantara suap antara mantan hakim konstitusi Patrialis Akbar dengan Basuki Hariman, pengusaha importir daging sapi mempertanyakan inisial yang digunakan anak buah Basuki, NG Fenny terhadap namanya. Kamaludin selaku perantara merasa tidak memiliki tambahan nama.

JPU KPK menampik kesaksian Basuki Hariman, terdakwa pemberi suap terhadap mantan hakim konstitusi Patrialis Akbar. Ini dikarenakan Basuki mengaku tidak ada pembahasan mengenai uang saat bertemu dengan Patrialis Akbar.

Jaksa tepis kesaksian penyuap Patrialis Akbar mengaku baru kenal. Basuki mengaku mengenal Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi pada September 2016, dikenalkan oleh Kamaludin.

Sidang dua terdakwa penyuap mantan hakim konstitusi, Patrialis Akbar, kembali digelar di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat. Pada persidangan itu, terkuak ada catatan keuangan di CV Sumber Laut Perkasa dengan inisial MK.

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar mengungkap percakapannya dengan penyidik KPK saat ia tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Grand Indonesia pada 25 Januari 2017.

Jaksa KPK Lie Putra Setyawan mengatakan, sikap tim yang diketuai oleh Kristian itu sebagai upaya persuasif kepada Patrialis untuk kooperatif menjalani pemeriksaan atas dugaan menerima uang suap.

Mantan hakim konstitusi Patrialis Akbar didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum KPK menerima sejumlah uang terkait uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Ternak. Usai dakwaan dibacakan jaksa KPK, Patrialis mengaku keberatan meski tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan.

Dia menambahkan selain tidak ada barang bukti yang ditunjukan kepadanya oleh KPK, pada malam harinya pimpinan KPK melakukan konferensi pers dengan mengatakan penangkapan terhadapnya dengan barang bukti uang USD 20.000 dan SGD 200.000. Patrialis mengaku kecewa atas tindakan KPK.

Ekspresi mantan hakim MK Patrialis Akbar didakwa terima suap. Patrialis didakwa menerima suap sebesar 20 ribu dolar Amerika dan 200 ribu dolar Singapura dari pengusaha impor daging sapi, Basuki Hariman.

Patrialis Akbar didakwa terima uang suap pengaruhi putusan MK. Dalam dakwaan jaksa, Patrialis dianggap telah menerima sejumlah uang dari Basuki Hariman terkait uji materi undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan.

Patrialis disangka menerima 70 ribu dolar AS (sekitar Rp 966 juta), Rp 4,043 juta dan dijanjikan akan menerima Rp 2 miliar dari Basuki Hariman dan Ng Fenny melalui Kamaludin untuk mempengaruhi putusan Perkara Nomor 129/ PUU-XIII/ 2015 terkait uji materi atas UU No 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 18 2009

Pemberi suap mantan hakim konstitusi Patrialis Akbar, Basuki Hariman, menjalani sidang perdana dengan agenda mendengarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum KPK. Dalam dakwaan peran aktif Patrialis dirunut secara rinci, salah satunya memberikan pengaruh kepada Basuki membuat surat kaleng.

Penyuap Patrialis didakwa beri uang pengaruhi kebijakan hewan ternak. Keduanya didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi berupa memberikan uang suap terhadap Patrialis untuk mempengaruhi putusan uji materil tentang peternakan dan kesehatan hewan ternak.

Kasus suap Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar mendekati tahap akhir. Jelang persidangannya, Patrialis mengaku siap membongkar setiap fakta yang diketahuinya di persidangannya nanti.

Selain Patrialis, berkas perkara milik Kamaluddin, perantara suap antara Patrialis dengan penyuap, Basuki Hariman, juga dilimpahkan ke penuntut umum.