Pengadilan Tipikor

Lima mantan pejabat Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Barat divonis total 10 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor dalam kasus korupsi pajak daerah, mengungkap kerugian negara miliaran rupiah.

Mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Ginting, dijatuhi vonis 5 tahun 6 bulan penjara atas kasus korupsi penerimaan suap dan commitment fee proyek infrastruktur jalan, mengguncang kepercayaan publik.

Jaksa Penuntut Umum menuntut mantan Pj Keuchik Gampong Seurapong, Aceh Besar, 22 bulan penjara atas dugaan korupsi dana desa pulau terluar, menimbulkan kerugian negara ratusan juta rupiah.

Mantan Sekretaris MA Nurhadi berharap majelis hakim memberikan putusan adil dalam kasus gratifikasi dan TPPU yang menjeratnya, bahkan sempat menantang jaksa mubahalah.

Dua pejabat Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Aceh Barat Daya didakwa atas kasus korupsi DKP Abdya terkait pengelolaan pabrik es yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp715,2 juta.

Lima terdakwa kasus korupsi pajak daerah di Aceh Barat menghadapi tuntutan total 14,5 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum, mengungkap kerugian negara miliaran rupiah.

Eks Sekretaris MA Nurhadi menghadapi Sidang Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut 7 tahun penjara atas dugaan gratifikasi dan TPPU senilai miliaran rupiah. Simak detailnya.

Jaksa Penuntut Umum menuntut eks Sekretaris MA Nurhadi Dituntut 7 Tahun penjara serta denda dan uang pengganti terkait kasus gratifikasi dan TPPU yang merugikan negara miliaran rupiah. Simak detail tuntutan dan modus kejahatannya.

Tiga dosen UGM dijatuhi hukuman penjara dua hingga tiga tahun atas kasus korupsi pembelian biji kakao fiktif senilai Rp6,7 miliar. Simak detail putusan dan kronologi kasus Korupsi Dosen UGM yang merugikan negara.

Kejaksaan Agung resmi mengajukan banding terhadap vonis sembilan terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018–2023. Langkah Kejagung Banding Kasus Minyak Mentah ini menunjukkan komitmen penegakan hukum.

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen mendakwa seorang bendahara DPMG-PKB atas dugaan korupsi dana BOKB senilai Rp1,1 miliar, memicu sorotan terhadap pengelolaan anggaran daerah.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyatakan kerugian perekonomian Rp171,99 triliun dalam kasus korupsi tata kelola minyak bersifat asumtif, hanya mengakui kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan BPK.

Kasus Korupsi Proyek Perumahan Fiktif memasuki babak baru, dua terdakwa Herry Nurdy Nasution dan Didik Mardiyanto dituntut pidana penjara serta wajib membayar uang pengganti miliaran rupiah. Simak detail tuntutan jaksa KPK.

Tiga terdakwa kasus Tuntutan Perintangan Kasus Korupsi, termasuk bekas kru TV dan advokat, dituntut pidana penjara 8 hingga 10 tahun serta denda ratusan juta rupiah oleh Jaksa Agung.

Kejaksaan Agung menuntut tiga terdakwa kasus suap pengondisian putusan lepas perkara korupsi CPO dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan pidana penjara 9 hingga 17 tahun, denda, serta uang pengganti. Kasus suap dan TPPU CPO ini melibatkan advokat d

Muhammad Kerry Andrianto Riza, anak Riza Chalid, berharap Presiden Prabowo Subianto melihat tuntutan Kerry Riza dalam kasus korupsi tata kelola minyak secara objektif, menyoroti fakta persidangan yang diabaikan.

Immanuel "Noel" Ebenezer Gerungan, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, menyebutkan ciri-ciri partai politik yang diduga terlibat dalam kasus pemerasan sertifikasi K3, memicu rasa penasaran publik dan menjadi sorotan dalam persidangan.

Immanuel "Noel" Ebenezer Gerungan, eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan, berharap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat hadir langsung di persidangan kasus pemerasan yang menjeratnya, menyusul dugaan aliran dana ke mantan Menaker Ida Fauziyah.

Mantan Dirut PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, dituntut 14 tahun penjara terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah, mengungkap kerugian negara triliunan rupiah. Simak detail kasus Korupsi Pertamina Patra Niaga ini.

Hakim juga menjatuhkan denda kepada keduanya masing-masing Rp300 juta. Jika tak mampu membayar, maka ditambah 100 hari kurungan.