PSBB Jakarta

"Namun, volume lalu lintas sepeda mengalami peningkatan sebesar 4,01 persen," jelasnya.

Selain dibubarkan karena pengunjung yang tidak mematuhi peraturan jaga jarak, bar itu juga melanggar ketentuan jam operasional tempat hiburan malam saat PSBB.

Menurut dia, denda administrasi delapan restoran atau tempat makan dan kafe sebesar Rp7,5 juta.

Potret Warga DKI Jakarta yang Masih Tak Gunakan Masker dengan Benar. Petugas masih banyak menemukan warga yang tak menggunakan masker dengan baik dan benar di tengah penerapan pembatasan sosial berskala besar di Jakarta. Hal ini merupakan contoh akibat minimnya kesadaran masyarakat soal penggunaan masker.

"Terdapat pelanggaran penggunaan masker sebanyak 5.114 orang dan 107 di antaranya membayar denda administrasi," kata Arifin

"Operasi berlangsung pukul 09.00 WIB sampai pukul 10.30 WIB. Petugas menyusuri Blok III sampai Blok VI Pasar Senen," jelasnya.

Selain itu terjadi juga penurunan jumlah penumpang perkotaan sebesar 6,63 persen. Jumlah tersebut terdiri dari penumpang Transjakarta sebesar 1,88 persen. Lalu, penumpang MRT Jakarta sebesar 10,13 persen, pengguna KRL menurun 10,83 persen, dan KA Bandara sebesar 40,91 persen.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Radiansyah, menilai Pergub Nomor 31 Tahun 2021 ini mengeksploitasi masyarakat Jakarta. Padahal, masyarakat tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"Kantor apabila dipekerjakan (lebih) 25 persen silakan lapor di JAKI. Kami dorong laporkan kantornya bila tidak patuh yang sudah ditetapkan di luar sektor esensial harus 25 persen,"

Keputusan tersebut, berlaku sejak 11 sampai 25 Januari.

Pemprov DKI kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai 11-25 Januari 2020. Keputusan untuk kembali ke masa PSBB ini secara regulasi tertuang dalam Keputusan Gubernur No. 19 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur No. 3 Tahun 2021.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem darurat dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat, mulai 11-25 Jakarta. Anies menegaskan PSBB akan terus diperpanjang jika kasus Covid-19 di Jakarta belum terkendali.

Pemerintah pusat memutuskan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali. Menindaklanjuti keputusan itu, Pemprov DKI akan melaksanakan pengetatan yang sama dengan cara menarik rem darurat dengan kembali menerapkan PSBB ketat pada 11-25 Januari 2020.

Kepala Satpol PP DKI, Arifin menyatakan jumlah tersebut merupakan total dari pelanggaran terkait penggunaan masker, perkantoran atau tempat usaha, dan restoran ataupun tempat makan.

Selama periode tujuh bulan tersebut, Satpol PP Jakarta Selatan juga menindak sejumlah tempat usaha yang melanggar ketentuan PSBB.

Tekan Covid-19, Kapasitas Angkutan Umum Dibatasi. Pemerintah melakukan pengetatan pembatasan pergerakan di Jawa dan Bali pada 11-25 Januari 2021 untuk menekan penyebaran Covid-19, di antaranya dengan melakukan pembatasan kapasitas dan operasional transportasi umum.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, sejatinya Pemprov DKI mengapresiasi adanya pembatasan serentak di wilayah Jawa-Bali. Sebab menurutnya, seluruh wilayah memiliki implementasi kebijakan yang sama.

Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sudah direspons sejumlah daerah. Di antaranya Pemprov Bali yang menerbitkan regulasi dan Pemprov DKI Jakarta yang akan menerbitkan regulasi pada Kamis ini.

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid 19, Doni Monardo, menargetkan pembatasan ini menekan kasus aktif Covid-19 lebih dari 20 persen. Target ini berkaca pada pembatasan yang dilakukan pemerintah pada September 2020.

Awalnya, kata Riza, pihaknya akan meminta koordinasi dengan pemerintah pusat beserta pimpinan daerah lainnya untuk integrasi pengetatan. Seperti halnya terkait waktu operasional tempat usaha.