PSBB Jakarta

Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan memperketat pembatasan operasional lima kegiatan, seiring dengan meningkatnya kasus positif terpapar Virus Corona di sejumlah wilayah di Indonesia.

"Fraksi PSI menyayangkan PSBB Transisi diperpanjang tanpa adanya pengetatan aturan meski jumlah kasus aktif dan jumlah kematian akibat Covid-19 meningkat tajam dalam dua pekan terakhir,"

Berdasarkan penilaian indikator dari BNPB, DKI Jakarta berhasil memperbaiki nilai menjadi risiko sedang per 27 Desember 2020 yang sebelumnya risiko tinggi pada 20 Desember 2020.

Pemuda yang terjaring didata dan mengikuti tes antigen.

Selain berkoordinasi dengan kota-kota penyangga Jakarta, Mujiyono juga mengimbau agar Pemprov DKI memperketat akses masuk keluar Jakarta jika PSBB ketat kembali diberlakukan.

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menyatakan, pengusaha khawatir, cemas, dan galau bila wacana Pemprov DKI Jakarta akan mengambil kebijakan emergency break atau rem darurat usia libur Tahun Baru 2021.

Namun, Teguh berpandangan penerapan PSBB ketat saat ini juga bukan lagi kebijakan mudah.

“Emergency break (rem darurat) sering disampaikan, itu kan sesuai dengan fakta dan data,"

"Apabila ada yang melanggar, kami pastikan akan kami beri sanksi sampai dengan pencabutan izin," ucap Riza

Menurut Wibi, Pemprov DKI sebaiknya meningkatkan kualitas pencegahan daripada membatasi aktivitas warga.

Hingga saat ini denda administrasi tersebut telah terkumpul sebesar Rp 133 juta. Kemudian, pihaknya juga melakukan penutup sementara kepada 115 perkantoran, tempat usaha, hingga industri. Lalu, 21 perkantoran, tempat usaha, hingga industri pun dikenakan denda administrasi sebesar Rp 98 juta.

Dia menyebutkan, ketiga tempat usaha, yakni kedai kopi, kafe lingkup, dan tempat makan emperan di sekitar Balai Sudirman. Ketiganya diberi sanksi penutupan selama 1x24 jam.

Pemprov DKI Jakarta memutuskan kembali memperpanjang penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi hingga 3 Januari 2021. Masa pemberlakuan PSBB transisi seharusnya berakhir hari ini, Senin (21/12).

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, Arifin mengatakan, secara keseluruhan sudah lebih dari Rp 5 milliar denda administrasi tersebut terkumpul.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Widyastuti, mengatakan kebijakan untuk memperpanjang PSBB transisi ini diambil berdasarkan pertimbangan laju peningkatan kasus Covid-19. Hingga Minggu (20/12), kasus Covid-19 di DKI Jakarta menembus 163.111, bertambah 1.592 dari data Sabtu (19/12) yang masih 161.519.

Saat sidak prokes, pihaknya menemukan kafe musik tersebut melanggar aturan, karena ramai pengunjung dan masih beroperasi di atas jam 21.00 WIB.

Mukti menjelaskan tim gabungan tiba di Vote Bar pada sekitar pukul 01.00 WIB, tempat tersebut masih beroperasi meski Peraturan Gubernur hanya mengizinkan kafe dan bar beroperasi hingga pukul 21.00 WIB.

Awalnya, Luhut meminta adanya pengetatan waktu operasional dan jumlah kapasitas di perkantoran hingga 75 persen.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan mengumumkan terkait permintaan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk pengetatan waktu operasional hingga pukul 19.00 WIB.

Satgas berharap, penganiayaan terhadap perangkat daerah saat mengawasi pelanggaran protokol kesehatan tidak terulang kembali. Dia khawatir, pemukulan terhadap Lurah Cipete Utara mengakibatkan perangkat daerah lain takut mengawasi pemberlakuan protokol kesehatan di lingkungannya.