Revisi UU TNI

Wakil Ketua MK Saldi Isra meminta agar DPR dan Pemerintah melengkapi bukti berupa dokumen saat pembahasan revisi Undang-undang TNI.

Muhadjir sepakat setelah revisi UU TNI disahkan, maka perlu dilakukan revisi terhadap UU Peradilan Militer

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menjelaskan tujuan utama pengesahan RUU tentang perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi UU

Prabowo menyinggung soal demo-demo yang menolak revisi UU TNI, adanya efisiensi hingga dana pendidikan dikurangi

Prabowo menegaskan RUU TNI hanya memperpanjang usia pensiun perwira tinggi

Revisi UU TNI disahkan DPR pada akhir Maret lalu dan menulai penolakan dari publik.

Jefri Nichol akhirnya mengungkapkan pendapatnya mengenai penolakan untuk turun ke jalan menentang revisi UU TNI.

Menurutnya, TNI juga tidak berkeinginan menjabat jabatan sipil jika tidak ada permintaan dari pemerintah pusat.

Puan meminta agar semua pihak membaca isi UU TNI dengan saksama sebelum mengajukan protes

"Prajurit TNI tidak akan mengambil alih atau posisi-posisi yang memang seharusnya dikerjakan oleh teman-teman dari sipil," Kapuspen TNI

"DPR bisa jadi dan Bersama pemerintah bisa jadi akan tanda petik ugal-ugalan dalam menentukan membentuk peraturan perundang-undangan," kata Arya

Banyak orang mempertanyakan Najwa Shihab tampak diam ketika DPR RI mengesahkan revisi UU TNI yang memicu gelombang protes.

Demo penolakan pengesahan Revisi Undang-Undang TNI Gedung DPR/MPR, Kamis (20/3/2025) berakhir ricuh.

Pengunjuk rasa menggelar aksi di depan Gedung DPR untuk memprotes pengesahan RUU TNI.

Puan menjelaskan, DPR telah membahas RUU TNI sesuai mekanisme yang berlaku dengan melibatkan partisipasi publik, termasuk mahasiswa.

Menurut Agus, aktivitas ekonomi kecil-kecilan yang dilakukan prajuritnya seharusnya tidak dikategorikan sebagai bisnis.

Puan Maharani juga menekankan bahwa revisi UU ini tetap mengedepankan supremasi sipil.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan RUU TNI menjadi Undang-undang, meskipun ramai mendapatkan penolakan dari masyarakat sipil.

Puan menegaskan, TNI aktif hanya diperbolehkan menempati jabatan sipil di 14 kementerian/lembaga tertentu.

Dari delapan fraksi di DPR, tak satu pun memberikan penolakan terhadap pengesahan RUU TNI. Namun, masing-masing fraksi memberikan catatan.