Revisi UU TNI

Pembahasan revisi ini baru menyelesaikan sekitar 40 persen dari total 92 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Menurut Nurul, terdapat beberapa pasal yang menjadi perhatian utama, yakni Pasal 3, Pasal 7, Pasal 47, dan Pasal 53.

Terdapat beberapa pasal yang menjadi perhatian utama, yakni Pasal 3, Pasal 7, Pasal 47 dan Pasal 53.

Maruli menilai, ada dua hal yang dipermasalahkan dalam revisi UU TNI. Pertama berkaitan dengan umur pensiun dan prajurit aktif yang mengisi jabatan sipil.

Sehingga penempatan TNI di jabatan sipil tidak semata-mata karena tugas militernya. Melainkan, memang ada kompetensi yang bisa dipertanggungjawabkan

Penambahan batas usia pensiun juga mempertimbangkan usia harapan hidup rata-rata masyarakat Indonesia, yang semakin meningkat.

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menanggapi sejumlah isu terkini terkait TNI, termasuk kenaikan pangkat Teddy.

Komisi I DPR RI dan pemerintah berkomitmen tak akan bertele-tele dalam pembahasan Revisi UU TNI.

Presiden diberi hak prerogatif apakah ingin memperpanjang masa jabatan panglima atau tidak.

DIM pemerintah juga mengatur tegas usia maksimal prajurit TNI. Batas usia itu berdasarkan pangkat.

Adies mengatakan, pembahasan perubahan beleid itu butuh waktu. Bahkan, hingga dua masa sidang.

Pada 21 Maret 2025, DPR akan memasuki masa reses. Sehingga, pembahasan revisi UU TNI bakal digelar kurang lebih hanya satu pekan.

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan hal ini dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memaparkan, substansi yang diubah dalam revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI

Komisi I DPR RI memulai pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI).

Megawati berpikiran bahwa TNI AU dan Polri bakal sama-sama memiliki pesawat

Megawati melihat, RUU TNI Polri ini digulirkan untuk kembali menyetarakan kedua aparat negara itu.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyarankan agar TNI diperbolehkan berbisnis.

TNI sudah melakukan reformasi internal, baik dari segi struktur, doktrin hingga kultur atau budaya.

Penghapusan aturan larangan bisnis, tidak akan mengganggu tugas pokok dari fungsi TNI.