Revisi UU TNI

Menurut Dasco, rapat Panja Konsinyering digelar sesuai mekanisme dan tidak melanggar aturan

TB Hasanuddin menyebut dalam Pasal 53 UU TNI akan terdapat perubahan

Ada dua perubahan pasal dalam rapat lanjutan Panitia Kerja (Panja) antara DPR dengan pemerintah saat membahas Revisi Undang-Undang TNI

Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menanggapi prajurit TNI aktif dapat mengisi 16 jabatan di kementerian/lembaga melalui revisi undang-undang (RUU) TNI.

Menko Polkam Budi Gunawan memastikan, Revisi Undang-Undang (RUU) TNI hanya dilakukan pada tiga pasal dan tidak ada dwifungsi ABRI.

Gerindra menilai tak ada masalah dengan menempatkan TNI aktif dijabatan sipil selama ada persetujuan dari presiden.

Pegiat demokrasi hingga aktivis HAM membacakan petisi menolak Revisi UU TNI yang menilai agenda perubahan aturan itu mengembalikan dwifungsi TNI.

Dalam UU TNI sebelumnya mengizinkan prajurit aktif menduduki 10 kementerian dan lembaga.

Anggota Divisi Hukum KontraS, Muhammad Yahya Ihyaroza menceritakan detik-detik teror orang tak dikenal ke kantor KontraS.

Kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) didatangi oleh tiga orang tak dikenal.

Mensesneg Prasetyo menyebut aturan itu dibuat tak terlepas dari perkembangan zaman.

Biaya rapat di Hotel Fairmont dengan gedung parlemen untuk membahas RUU TNI meski tanpa data langsung menunjukkan perbedaan signifikan.

Rapat revisi Undang Undang TNI di hotel mewah menjadi polemik di masyarakat.

Dasco mengungkapkan isi dari tiga pasal yang diubah dalam draf RUU TNI.

Sufmi Dasco Ahmad membantah isu revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) akan membangkitkan kembali dwi fungsi ABRI layaknya Orde Baru.

Rakyat mengkritik sejumlah pasal krusial RUU TNI. Pembahasan RUU TNI ini, makin dikritik makin ngebut pembahasannya.

TNI menegaskan penempatan prajurit aktif di luar institusi TNI harus sesuai dengan kebutuhan nasional dan tidak mengganggu prinsip netralitas TNI.

Pembahasan akan dilanjutkan di gedung DPR pada Senin (17/3).

Rapat tertutup dari panitia kerja (panja) yang membahas revisi UU TNI diinterupsi kelompok masyarakat sipil.

Meskipun TNI akan dilibatkan dalam penanganan narkoba, keterlibatan mereka tidak mencakup penegakan hukum.