RKUHP

KPK dalam bekerja tidak mengacu pada pasal 603 KUHP tentang pengurangan masa tahanan bagi koruptor. Dimana KPK memiliki pegangan sendiri dalam menjalankan tugas sesuai dengan tugas dan wewenang dalam memberantas korupsi.

Sedangkan dalam KUHP hukuman koruptor lebih ringan, yakni paling sedikit dipenjara selama dua tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Pelaku tindak pidana korupsi pada pasal 603 KUHP juga dikenakan denda paling sedikit kategori II atau Rp10 juta dan paling banyak Kategori VI atau Rp2 miliar.

Salah satunya, lebih ringan hukuman bagi para koruptor. Terlebih, ancaman pidana buat koruptor dalam UU KUHP lebih ringan daripada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) itu sendiri, UU Tipikor Tahun 1999 dan 2001.

Bila pemerintah gencar memberikan klarifikasi, maka jumlah wisatawan asing yang mengunjungi Bali tak akan berdampak.

Pasal terkait larangan zina dan kumpul kebo termasuk ke delik aduan. Pasal itu dapat berlaku hanya jika ada yang melapor.

Selain itu, orang yang memaksa seseorang dengan kekerasan untuk meminum bahan memabukkan dipidana penjara paling lama tiga tahun.

Tidak hanya itu, dalam UU KUHP juga masih terdapat pasal-pasal krusial yang menjadi ancaman bagi para pekerja pers termasuk wartawan. Dimana, bisa juga berpotensi mengancam kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

Kejaksaan Agung sebagai aparat penegak hukum yang akan menerapkan beleid tersebut mengaku tidak ambil pusing. Menurut Kejaksaan Agung, pihaknya tidak bisa menilai bagus tidaknya sebuah produk Undang-Undang karena hanya sebagai pelaksana.

Seperti diketahui, pihak Australia meminta informasi lebih lanjut soal penerapan pasal larangan berhubungan seks di luar nikah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang disahkan Indonesia pada Selasa (6/12).

Kepala Dinas Pariwisata Bali, Tjok Bagus Pemayun, merespon soal adanya kabar turis takut datang ke Bali karena pasal larangan berhubungan seks di luar nikah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). RKUHP baru disahkan pemerintah dan DPR pada Selasa (6/12).

Juru Bicara PKS, Muhammad Iqbal menilai, Dasco memperlihatkan sikap yang tidak demokratis sebagai pimpinan. Karena tidak memberikan kesempatan penuh anggota dewan untuk berbicara.

RKUHP secara resmi disahkan menjadi UU. Demonstrasi penolakan pun ramai dilakukan. Sejumlah mahasiswa nekat berkemah dan bertahan hingga malam hari meski berulang kali diminta membubarkan diri. Berikut potret selengkapnya, dilansir dari akun Instagram @bangsamahasiswa.

Pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Selasa (6/12/2022) diwarnai aksi protes masyarakat di berbagai daerah. Aliansi Rakyat untuk Demokrasi menyebut UU KUHP adalah senjata negara menjajah rakyatnya sendiri.

Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Sung Kim menilai pasal-pasal mengenai ranah privat atau moralitas dalam Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disahkan DPR berpotensi membuat investor asing lari.

Dalam RKUHP, ada sejumlah pasal baru yang dianggap masih bermasalah. Misalnya, Pasal Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden atau Wakil Presiden dan Penghinaan.

DPR telah mengesahkan RKUHP menjadi undang-undang. Setelah diundangkan, KUHP bakal disosialisasikan selama tiga tahun ke depan kepada aparat penegak hukum hingga universitas di seluruh Indonesia.

Salah satunya tidak adanya keterbukaan antara pemerintah kepada masyarakat terkait draft RUU KUHP tersebut. Terlebih masyarakat juga tidak turut dilibatkan saat penggodokan RUU KUHP tersebut.

Hal tersebut disampaikan Yasonna saat menjawab tudingan masyarakat tentang hakim MK akan dipecat jika membatalkan produk beleid yang sudah disahkan DPR seperti yang menimpa hakim Aswanto.

RUU KUHP sebelumnya disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-undang dalam rapat paripurna hari ini, Selasa (6/12).

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyarankan para pendemo tidak berkemah di depan gedung DPR. Sebab, tidak ada gunanya.