RKUHP

Aksi Massa Camping di DPR Tolak UU KUHP. Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Selasa (6/12). Dalam aksinya, massa mendirikan tenda kemah di depan Gedung MPR/DPR sebagai bentuk protes terhadap pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Aksi Walk Out Warnai Pengesahan UU KUHP di DPR. Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis melakukan aksi walk out (WO) saat rapat paripurna pengesahan RKUHP di Jakarta, Selasa (6/12/2022). Iskan mengaku tak setuju dengan 2 pasal yang dianggap masih karet.

Massa membawa beberapa properti seperti spanduk, balon, hingga tenda kemah.

Pakar menilai pasal itu multi interpretatif karena bersifat personal. Bivitri mempertanyakan apa kualifikasi dari menyerang kehormatan dan harkat martabat presiden atau wakil presiden.

DPR resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna pada Selasa (6/12/2022). Sederet pasal karet jadi sorotan karena dinilai merugikan masyarakat.

Paripurna pengesahan RKUHP di DPR berjalan cukup panas. Bahkan anggota DPR dari Fraksi PKS sempat gebrak meja. Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Menurut dia, semua fraksi sudah setuju dan sepakat RKUHP disahkan dalam keputusan tingkat pertama.

RUU KUHP sebelumnya disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-undang dalam rapat paripurna hari ini, Selasa (6/12).

Dasco lalu memuji interupsi oleh Fraksi Demokrat yang sudah seperti selayaknya.

Mereka menilai, masih banyak masalah dalam draf RKUHP yang disahkan pada hari ini di Gedung Parlemen Senayan.

Bambang Pacul menyarankan kepada masyarakat yang tidak puas untuk menggugat RKUHP secara konstitusional ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dasco sebagai pimpinan sidang lalu menerima catatan Iskan. Namun, Iskan masih meminta waktu untuk berbicara. Dari sini cekcok keduanya dimulai.

Ketua Komisi III DPR mengatakan pembahasan RUU KUHP merupakan langkah besar bangsa Indonesia dalam mereformasi hukum pidana dalam rangka hukum yang demokratif.

Menurut PKS, pasal penghinaan Presiden/Wapres, pemerintah, dan lembaga-lembaga negara ini sejarahnya melindungi penguasa kolonial.

Dikhawatirkan aturan genosida dan kejahatan kemanusiaan menjadi penghalang adanya penuntutan atau penyelesaian kejahatan yang efektif.

Dalam undangan resmi DPR, agenda paripurna dijadwalkan dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB.

Dalam pasal 160 RKUHP menyebutkan, makar sebagai niat melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan.

Dalam draf RKUHP 30 November 2022, dijelaskan yang dimaksud pemerintah adalah presiden yang memegang kekuasaan yang dibantu wakil presiden dan menteri. Sedangkan, lembaga negara yang dimaksud adalah MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Komnas HAM menilai hukuman mati bertentangan dengan Pasal 28 (A) UUD 1945, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pada pasal 219, diatur orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, memperdengarkan rekaman terdengar oleh umum atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi berisi penyerangan kehormatan atau harkat martabat presiden dan wakil presiden akan dipidana paling lama empat tahun.

Pidana perzinaan ini tidak dapat dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau istri, dan orang tua atau anak.