RUU Cipta Kerja

Dimas Oky Nugroho, mengatakan, UU Cipta Kerja saat ini sedang dalam tahap perbaikan

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, gugatan yang akan dilayangkan meliputi dua gugatan. Pertama, uji materiil. Kedua, uji formil.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengambil keputusan terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja. Pengambilan keputusan disetujui atau tidak disetujui menjadi undang-undang akan dibahas dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (21/3) besok.

Dasco menyebut pengesahan undang-undang tersebut akan dilakukan berbarengan dengan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Perppu Cipta Kerja diterbitkan oleh Presiden Jokowi pada 30 Desember 2022.

Mahfud juga memastikan tidak ada unsur koruptif dalam penerbitan aturan Cipta Kerja.

Dalam ketentuan pasal 78, pengusaha yang mempekerjakan buruh melebihi waktu kerja atau buruh maksimal waktu lembur 4 jam dalam 1 hari kerja. Pengusaha wajib membayar upah kerja lembur pekerja/buruh.

Bentuk dari jaminan kehilangan pekerjaan berupa uang tunai sebesar 6 kali gaji, informasi lowongan pekerjaan hingga pelatihan kerja.

Demokrat menyebut, tindakan pemerintah dalam mengeluarkan Perppu Cipta Kerja telah nyata-nyata tidak sesuai dengan putusan MK yang harusnya dipatuhi.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja akan memberikan kepastian hukum untuk meningkatkan daya tarik investasi.

Moeldoko juga menjelaskan pemerintah telah berupaya keras untuk menarik banyak investor agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat lewat UU Cipta Kerja.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, DPR saat ini masih bersikap menunggu surat presiden dari Istana untuk membahas revisi UU Cipta Kerja. DPR akan segera membahas sesuai mekanisme setelah menerima surat presiden

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut pembahasan kembali Undang-undang No 11 tahun 2021 mengenai Cipta Kerja oleh DPR adalah keliru. Dia mengatakan buruh akan melakukan aksi demonstrasi ke DPR hingga ancaman mogok kerja.

RKUHP dan RUU Pemasyarakatan sebelumnya ditunda pengesahannya di masa terakhir DPR periode 2014-2019. Sebabnya penolakan masyarakat terhadap RUU yang dianggap kontroversial. Yasonna jamin RKUHP dan RUU Pemasyarakatan akan diselesaikan.

Gugatan itu diajukan setelah para pemohon selaku dokter hewan maupun sebagai pengguna jasa dokter hewan, merasa bahwa hak konstitusionalnya atas pekerjaan dan penghidupan yang layak telah dilanggar.

Puan mengatakan terkait perintah MK yang memberi tenggat waktu dua tahun kepada pemerintah dan DPR RI untuk merevisi UU Ciptaker, maka DPR akan mengupayakan hal tersebut agar masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2022.

Menurut Mahfud, investasi yang dibuat secara sah tak bisa dibatalkan.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya sudah menelaah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam waktu dekat, pimpinan DPR akan mengadakan rapat konsultasi dengan Badan Legislasi dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya terkait hal tersebut.

PKS telah menolak UU Cipta Kerja saat masih berbentuk rancangan perundang-undangan. Selain proses yang cacat, hasilnya merugikan banyak pihak.

Menurut HNW, sejak awal banyak pihak telah mengingatkan dan mengkritisi DPR dan pemerintah terkait proses formalitas UU itu. UU itu dikritisi karena tak sesuai dengan teknik dan aturan penyusunan peraturan perundang-undangan.