RUU Cipta Kerja

Dia memandang, pengakuan adanya penghapusan ketentuan terkait minyak dan gas bumi oleh Kementerian Sekretariat Negara RI (Kemensetneg) dan DPR RI menjadi bukti bahwa RUU Ciptaker ini kacau balau.

Hulu dari masalah korupsi ini karena perizinan yang tumpang tindih antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Lalu ada juga praktik kartel dan monopoli di sektor strategis.

Supratman menuturkan, pasal tersebut terkait dengan tugas Badan Pengatur Hilir (BPH) migas. Menurutnya, pasal itu merupakan keinginan pemerintah yang mengusulkan pengalihan kewenangan toll fee dari BPH migas ke Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

Secara khusus, Airlangga menyoroti tingkat kemudahan berusaha (ease of doing business/EoDB) di Tanah Air, termasuk sulitnya mendirikan perusahaan terbuka (PT). Kehadiran UU Cipta Kerja disebutnya akan mempermudah proses perizinan tersebut.

Luhut menjelaskan, melalui website tersebut masyarakat bisa berkontribusi aktif dalam penyusunan aturan-aturan turunan atau pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Pemerintah ingin seluruh masyarakat dapat mengawal dan melihat proses secara terbuka.

Semula, dalam Pasal 6 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang. Sementara, koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 koperasi.

Yusri mengatakan, ke 33 orang yang diduga anarko diamankan saat hendak menyusup ke pendemo untuk membuat anarkis. Hal itu dibuktikan dalam handphone para pelaku ada ajakan untuk membuat rusuh.

"Jadi dari handphone ada ajakan buat rusuh, tapi sajam, senjata tajam tidak ada," yakin dia.

"Gambaran secara utuhnya apakah aksi demo ini dapat menimbulkan klaster, maka bisa dilihat dalam jangka waktu biasanya 2-4 minggu setelah kejadian tersebut," jelas Wiku dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (20/10).

Tembakan gas air mata dilepaskan. Sejumlah pengunjuk rasa yang tercecer dari barisan pun ditangkap. Aksi polisi yang dinilai mengintimidasi dan represif ini langsung diprotes pengunjuk rasa.

"Kami sekarang proses kerja sama dengan LKPP dan daerah untuk pelatihan menyiapkan UMKM-UMKM yang memiliki produk yang bagus untuk menjadi penyuplai kebutuhan barang dan jasa pemerintah," jelasnya.

Orasi Mahasiswa Dalam Aksi Tolak UU Cipta Kerja. Para mahasiswa dari berbagai kampus meminta pemerintah membatalkan pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Polisi Periksa Barang Bawaan Mahasiswa yang Demo di Patung Kuda. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan aksi unjuk berjalan aman dan damai.

Datangi Kawasan Patung Kuda, Massa BEM Mulai Bakar Ban Bekas. Aksi unjuk rasa hari ini dimaksudkan agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera mencabut Undang-Undang terkait melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Namun, langkah massa terhalang beton-beton dan kawat berduri diletakkan di ruas jalan tepat Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat. Massa mulai membuat barisan persis di belakang kawat berduri. Beberapa di antaranya bahkan membentangkan spanduk bertuliskan "Tolak Omnibuslaw"

Selain itu, dukungan lain kepada UMKM juga ditunjukan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Melalui program ini pemerintah berupaya menyelamatkan dan membantu sektor UMKM agar bisa pulih dari pandemi Covid-19.

"Perubahan klausul Pembaruan Sertifikat Halal menjadi Perpanjangan Sertifikat Halal mengakibatkan munculnya penambahan ayat baru, yakni ayat 'self-declaration' di ayat (3), sehingga membolehkan sertifikat halal diterbitkan tanpa melalui pemeriksaan ulang oleh LPH, sidang fatwa oleh MUI, dan verifikasi oleh BPJPH."

Menindaki protes ini, KPBI pada Selasa, 20 Oktober 2020 besok bakal menggelar aksi demonstrasi menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undangan (Perppu) guna mencabut UU Cipta Kerja.

Massa yang dilarang masuk, berteriak-teriak dan melemparkan batu ke dalam gedung DPRD tersebut.

Ade Yasin mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bogor akan menyampaikan aspirasi dari serikat pekerja yang menyatakan menolak pengesahan UU Cipta Kerja. Selain itu, meminta agar Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) agar UU Cipta Kerja tidak jadi diberlakukan.