RUU Cipta Kerja

Bendahara Negara itu menambahkan, dengan UU Cipta Kerja semuanya bisa menjadi inovatif, produktif, tanpa diberatkan oleh birokrasi dan regulasi.

Menurutnya, pemerintah dan DPR harus menjawab persoalan prosedur pembentukan undang-undang dengan hati-hati dan argumentatif. Jika bertentangan dengan Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bisa dibatalkan seluruhnya tanpa membahas substansi.

Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, terjadinya demo besar-besaran di berbagai kota menolak UU Cipta Kerja tidaklah dapat dipandang sepi. Aspirasi para pekerja, akademisi, aktivis sosial, dan mahasiswa sangat perlu mendapat tanggapan Pemerintah sebagai wujud pelaksanaan demokrasi.

Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, UU Cipta Kerja yang banyak kesalahan ketiknya itu sudah ditandatangani Presiden dan sudah diundangkan dalam Lembaran Negara. Naskah itu sah sebagai sebuah undang-undang yang berlaku dan mengikat semua pihak.

Hendrawan juga meminta kepada masyarakat untuk tidak termakan hoaks mengenai UU Cipta Kerja. Masyarakat diimbau teliti membaca isi dan jangan percaya pada informasi yang tidak jelas sumbernya.

"Kita juga sudah mencermati dengan detail, masa pada lembar pertama bagian pertama saja sudah keliru, nggak masuk akal. Saya curiga jangan-jangan ada motif memperkeruh ini diusut tuntas ini urusan serius," kata Arteria.

Nining mengajak masyarakat terus berjuang mendesak UU Cipta Kerja dibatalkan. KASBI akan terus melakukan aksi menolak UU Cipta Kerja supaya dibatalkan.

Menurut Bivitri, kesalahan demikian dapat memperkuat alasan untuk melakukan uji formal ke Mahkamah Konstitusi agar UU Cipta Kerja dibatalkan.

Fadjroel menjelaskan, UU tersebut diteken Jokowi pada 2 November kemarin. Setelah itu dapat diakses oleh masyarakat di laman Setneg.go.id.

Said mengatakan, KSPI bersama buruh Indonesia secara tegas menolak dan meminta agar UU Cipta Kerja dibatalkan atau dicabut. Menurutnya, isi UU Cipta Kerja merugikan para buruh.

Bambang menjelaskan, UU Cipta Kerja lahir untuk memperbanyak wirausaha. Sehingga, bangsa Indonesia ke depannya tak hanya menjadi konsumen atas beragam barang impor, melainkan bisa menjadi produsen yang mampu memenuhi kebutuhan logistik dalam negerinya.

Mosi merupakan keputusan rapat jika dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kata 'mosi tidak percaya' pun belum lama ini kembali mencuat ke publik dan menjadi trending di media sosial. Kata 'mosi tidak percaya' bergema setiap kali muncul undang-undang baru yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Taufik menyatakan, aksi massa menolak Undang-Undang Omnibus Law patut diapresiasi karena itu hak warga negara. Tapi, akan lebih baik mengajukan uji materi ke MK kalau tidak sepakat dengan Omnibus Law.

Sementara kepolisian juga sudah bersiaga di lokasi. Beton dan kawat barier juga sudah dipasang untuk membatasi massa yang ingin mendekat ke Istana. Sampai berita ini diturunkan, unjuk rasa berjalan kondusif.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, pihaknya melakukan rekayasa lalu lintas pada kawasan Istana Merdeka, Gedung DPR/MPR, dan Tugu Proklamasi. Ia juga meminta pengendara untuk menghindari kawasan tersebut.

"Semangat itu yang kemudian diwujudkan dalam UU Omnibus Law," ujar Guspardi Politikus PAN.

Aksi Mahasiswa Bakar Naskah Omnibus Law di Gedung MK. Mahasiswa yang membakar naskah UU Cipta Kerja itu menyatakan aksi simbolis tersebut merupakan bentuk ketidakpercayaan kepada MK bila proses uji materi atau Judicial Review UU Cipta Kerja dilakukan.

Kepolisian terus mengejar pihak yang memprovokasi pelajar untuk berdemo.

Ribuan orang, kata dia, kena pemutusan hubungan kerja (PHK). Perusahaan yang harus tutup entah sudah berapa banyak, sehingga adanya UU Cipta Kerja mampu untuk menjawab permasalahan tersebut.

Revisi teknis itu juga sudah dikirimkan kepada pimpinan Badan Legislasi tanpa perlu melalui Panja kembali.