RUU KUHP

Merunut ke belakang, pembahasan RKUHP memantik demo besar-besaran oleh masyarakat pada 2019. Massa menolak banyak isu-isu kontroversial dalam RKUHP.

Meski telah menargetkan sebelum reses, tetapi Dasco belum bisa memastikan kapan waktu pengesahan RKUHP tersebut. Karena, proses Rapim dan Bamus masih harus dikoordinasikan waktunya dengan Pimpinan DPR dan Fraksi masing-masing partai.

DPR dan pemerintah telah menyetujui draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam pengambilan keputusan tingkat pertama pada Kamis (24/11). Selanjutnya, RKHUP ini akan disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna mendatang.

Wamenkumham yakin DPR dan pemerintah telah mengakomodasi seluruh pihak sehingga aspirasinya termuat dalam RKUHP tersebut.

Pengambilan keputusan tingkat pertama RKUHP digelar dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/11).

Eddy menyatakan pasal penghinaan pemerintah terancam pidana dan terancam penjara paling lama 1 tahun.

Edward mengungkapkan, setidaknya ada tujuh poin perubahan yang diajukan.

Taufik menyebut saat ini telah ada perkembangan yang baik di Komisi III DPR, setelah adanya lobi dan diskusi antara anggota komisi terkait pasal kontroversial.

Sementara secara politik, apabila Indonesia masih menggunakan KUHP yang lama, maka Indonesia dianggap masih di bawah jajahan Belanda. "Padahal kita sudah merdeka," tegasnya.

Bambang menjelaskan, sosialisasi akan kembali dilanjutkan untuk menyampaikan narasi-narasi terkait RUU KUHP, yang mudah dicerna oleh masyarakat.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra Habiburokhman pesimis Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) akan disahkan oleh DPR periode 2019-2024.

Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto mengatakan, pihaknya berharap dua hari ke depan menjadi pembahasan terakhir RKUHP, sebelum disahkan dalam rapat paripurna.

Lima pasal yang dihapus antara lain terkait advokat curang, praktik dokter dan dokter gigi, penggelandangan, unggas dan ternak yang melawati batas kebun, dan tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) masih dalam tahap pembahasan di Komisi III DPR yang membidangi hukum.

Meski diputuskan tidak dihapus, Eddy berharap kepada masyarakat tetap memberikan masukan perbaikan dalam naskah RUU KUHP itu.

Menurutnya, sudah terlalu lama Indonesia memakai RUU KUHP produk dari warisan kolonial.

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, naskah yang bakal diserahkan ke DPR telah disempurnakan dan sudah melewati masa sosialisasi kepada publik.

Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan, pihaknya baru saja menyelesaikan Focus Group Discussion (FGD) terkait penataan lembaga peradilan. Mahfud mengaku, FGD berjalan produktif dan menghasilkan sejumlah langkah yang harus dilakukan oleh otoritas penegak hukum.

BIN mengungkapkan, RKUHP merupakan upaya pemerintah untuk menyusun ulang KUHP lama (rekodifikasi) peninggalan Belanda.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah hampir rampung. Menurutnya, RUU sudah diinisiasi sejak lama dan kini tinggal menunggu untuk disahkan.