RUU KUHP

Massa membawa beberapa properti seperti spanduk, balon, hingga tenda kemah.

RUU KUHP sebelumnya disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-undang dalam rapat paripurna hari ini, Selasa (6/12).

DPR Resmi Sahkan UU KUHP Menjadi Undang-Undang. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi Undang-Undang.

Dasco lalu memuji interupsi oleh Fraksi Demokrat yang sudah seperti selayaknya.

Mereka menilai, masih banyak masalah dalam draf RKUHP yang disahkan pada hari ini di Gedung Parlemen Senayan.

Bambang Pacul menyarankan kepada masyarakat yang tidak puas untuk menggugat RKUHP secara konstitusional ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dasco sebagai pimpinan sidang lalu menerima catatan Iskan. Namun, Iskan masih meminta waktu untuk berbicara. Dari sini cekcok keduanya dimulai.

Ketua Komisi III DPR mengatakan pembahasan RUU KUHP merupakan langkah besar bangsa Indonesia dalam mereformasi hukum pidana dalam rangka hukum yang demokratif.

Menurut PKS, pasal penghinaan Presiden/Wapres, pemerintah, dan lembaga-lembaga negara ini sejarahnya melindungi penguasa kolonial.

Dikhawatirkan aturan genosida dan kejahatan kemanusiaan menjadi penghalang adanya penuntutan atau penyelesaian kejahatan yang efektif.

Dalam undangan resmi DPR, agenda paripurna dijadwalkan dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB.

Dalam draf RKUHP 30 November 2022, dijelaskan yang dimaksud pemerintah adalah presiden yang memegang kekuasaan yang dibantu wakil presiden dan menteri. Sedangkan, lembaga negara yang dimaksud adalah MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Komnas HAM menilai hukuman mati bertentangan dengan Pasal 28 (A) UUD 1945, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pada pasal 219, diatur orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, memperdengarkan rekaman terdengar oleh umum atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi berisi penyerangan kehormatan atau harkat martabat presiden dan wakil presiden akan dipidana paling lama empat tahun.

Rancangan kitab undang-undang hukum pidana (RKUHP) segera disahkan pemerintah dan DPR. Namun, arus penolakan terhadap UU ini masih terjadi.

Dalam draf RKUHP bertanggal 30 November 2022, tindak pidana penghinaan diatur dalam Bab XVII. Dengan memuat lima sub bab yaitu pencemaran, fitnah, penghinaan ringan pengaduan fitnah dan persangkaan palsu.

Ada sejumlah pasal baru dalam RKUHP terbaru ini. Salah satunya, pada Pasal 412 yang mengatur soal perzinaan.

Tak hanya itu, DPR juga sudah menampung aspirasi masyarakat. Sehingga, RKUHP tinggal menunggu pengesahan dalam rapat paripurna.

Edward mengungkapkan, penghapusan pasal itu menjadi kabar baik bagi iklim demokrasi dan kebebasan berekspresi.

Sejumlah elemen masyarakat memprotes rencana pemerintah dan DPR mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Protes itu mereka suarakan di area lokasi Car Free Day (CFD) kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (27/11) pagi.