RUU Perlindungan Data Pribadi

OTP biasanya dikirimkan ke nomor pribadi yang telah didaftarkan saat pembuatan akun dan aktif digunakan. Saat dikonfirmasi menggunakan OTP, artinya ada satu langkah pengecekan tambahan terkait identitas.

Langkah pertama yakni mempercepat pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan, banyaknya pengaduan konsumen pinjol atau pinjaman online karena rendahnya pengetahuan atau literasi masyarakat terkait finansial di Indonesia. Selain itu, masih ada kekurangan dari sisi regulasi.

RUU PDP saat ini masih dalam tahap pembahasan antara pemerintah, yaitu Kementerian Kominfo dan DPR.

Jokowi mengatakan, perlindungan menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak asasi manusia.

Pembahasan RUU PDP sebelumnya mengalami kebuntuan disebabkan pembentukan lembaga pengawas.

Pratama mengatakan, kian gencarnya serangan siber di Indonesia lantaran regulasi yang masih lemah. Sehingga, pihaknya mendesak pemerintah segera mengesahkan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) untuk memerangi kejahatan cyber yang kian meresahkan.

Keamanan data di ranah digital hanya akan efektif diselesaikan apabila masyarakat paham batasan informasi apa yang dapat di-share di dunia digital.

Anggota Komisi IX Rahmad Handoyo meminta pemerintah melakukan penyempurnaan keamanan warga di aplikasi PeduliLindungi. Tersebarnya data vaksin Presiden Joko Widodo menunjukkan perlu ada penyempurnaan. Data pribadi bukan untuk disebarkan.

Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha menagih janji Menteri Kominfo untuk segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Hal itu menanggapi bocornya data vaksin Presiden Joko Widodo di aplikasi PeduliLindungi.

“Segala kebocoran data pribadi yang menyusahkan warga ini harus segera kita ‘tambal’ dengan UU Perlindungan Data Pribadi,” imbuh Puan.

PSI berharap insiden ini bisa menjadi bahan introspeksi bagi semua pihak untuk lebih serius membenahi keamanan data, terutama yang terkait dengan perlindungan data pribadi warga negara Indonesia.

Poin ini yang sebelumnya menjadi perdebatan DPR dan Kementerian Kominfo dalam RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Untuk itu Bobby mengingatkan RUU PDP segera diselesaikan.

BSSN menemukan celah dalam sistem di mana muncul potensi kebocoran data, namun celah itu telah ditutup dan hingga saat ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan belum ditemukan indikasi ke arah kebocoran data.

Merespons dugaan kebocoran data pengguna aplikasi Electronic Health Alert Card (eHAC), Anggota Komisi I DPR Jazuli Juwaini mendorong Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) segera dirampungkan.

??Dia meyakini RUU PDP dapat diselesaikan pada Masa Persidangan I karena bukan termasuk RUU yang perlu pembahasan panjang. Namun, menurut dia, ada beberapa isu strategis yang perlu dicari titik temu dan diletakkan dalam rumusan yang tepat.??

Mengingat, di tengah peningkatan transaksi digital dalam sektor jasa keuangan terdapat risiko siber (cyber risk) yang mengintai masyarakat selaku konsumen terkait penyalahgunaan atau pencurian data pribadi.

"Sorotan Bank Dunia soal lemahnya keamanan data digital di Indonesia bisa berpengaruh terhadap kepercayaan investor dari negara lain,"

Ketua Panja RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, tidak tercapai kesepemahaman antaran DPR dengan pemerintah terkait kelanjutan RUU PDP.

"Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi perlu didorong lebih cepat. Masalah kerahasiaan data pribadi nasabah di bank relatif sudah beres. Namun pinjol tidak diatur, sehingga perlu payung hukum,"