RUU Perlindungan Data Pribadi

Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif menyampaikan keprihatinan atas maraknya kebocoran data yang merambat pada tersebarnya dokumen surat menyurat sekretariat negara Republik Indonesia serta data pribadi pejabat di Internet.

Chairman Yayasan Internet Indonesia Jamalul Izza mengapresiasi langkah pemerintah dan Komisi I DPR RI melakukan pengesahan RUU PDP dalam Rapat Kerja. Dengan demikian, RUU PDP ini selangkah lagi akan disahkan menjadi undang-undang melalui Rapat Paripuna.

Posko pengaduan ini terbentuk menyusul marak kasus-kasus kebocoran data pribadi yang kini belum memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan proses pengesahan RUU PDP tinggal menunggu jadwal sidang di Rapat Paripurna DPR RI mendatang. Setelah itu, tata kelolanya akan diatur dalam Peraturan Presiden (PerPres).

Komisi I DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang diajukan oleh Pemerintah dalam Pembahasan di Tingkat I. Seluruh fraksi di Komisi I DPR RI menyepakati RUU PDP akan masuk dalam tahapan Pembahasan Rapat Paripurna atau Pembahasan di Tingkat II.

Seluruh fraksi menyatakan setuju RUU PDP dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Tidak ada satu pun fraksi yang menolak hasil pembahasan RUU PDP.

Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) hingga saat ini belum ketok palu. Di sisi lain, kebocoran data pelanggan makin kerap terjadi. Masyarakat pun akhirnya menjadi korban. Lantas, bagaimana perkembangan RUU PDP saat ini?

Pelaku industri ekonomi digital di Indonesia menyambut rencana baik pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Data Pribadi (PDP). Namun demikian, diperlukan pengkajian lebih dalam mengenai peraturan teknis mengingat mayoritas pelaku industri belum memiliki infrastruktur yang memadai (12/8).

Nailul Huda, Peneliti INDEF mengatakan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bila kedaulatan digital bisa terwujud. Syaratnya adalah infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), Penggunaannya, serta segera disahkannya RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengajak semua pihak untuk menjaga kedaulatan digital nasional agar tidak terbentuk kolonialisasi baru.

DPR telah menerima surat presiden terkait usul pemerintah merevisi UU ITE. Surpres ini sedang diproses oleh pimpinan.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) ditargetkan untuk disahkan pada masa persidangan DPR mendatang yaitu bulan Agustus 2022.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi Dan Informatika (Dirjen APTIKA Kominfo), Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, masyarakat perlu lebih aware dengan keamanan digital.

Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) mengirimkan surat terbuka kepada Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan. Surat terbuka itu menyoroti denda administratif terhadap pelanggaran prinsip dalam RUU PDP. Terdapat empat poin yang menjadi fokus mereka.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) turut berkomentar. Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Firlie H. Ganinduto mengatakan lebih baik pemerintah dan DPR fokus pada penyelesaian RUU PDP daripada berdebat soal lembaga pengawasan itu.

Abdul Kharis Almasyhari, Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) DPR RI mengatakan, pihaknya bersama pemerintah mulai membahas kembali RUU PDP. Hal ini dilakukan salah satunya untuk mencari titik temu mengenai lembaga pengawas perlindungan data pribadi.

Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan perpanjangan dilakukan karena pembahasan RUU PDP membutuhkan waktu untuk pengkajian. Meski DPR terus melakukan perpanjangan waktu pembahasan RUU PDP, Puan berkomitmen DPR segera merampungkan.

Pemerintah sebelumnya menyatakan komitmen menyelesaikan RUU PDP. Melalui Menkominfo Johnny G. Plate, pemerintah menunggu Komisi I menggelar rapat Panja RUU PDP. Pembahasan RUU ini sempat mandek lantaran beda pendapat antara pemerintah dan DPR.

Menkominfo menunggu Komisi I menjadwalkan rapat panitia kerja RUU PDP.

Kominfo akan mengatur ulang percepatan pembahasan RUU PDP pada trimester pertama tahun ini.