RUU Perlindungan Data Pribadi

Ketua Umum Masyarakat Telematika (Mastel) Sarwoto Atmosutarno dan Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Bima Laga memastikan untuk mengawal bersama Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Masa pembahasan RUU PDP habis pada masa sidang sebelumnya. Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan pimpinan DPR.

Menurut Effendi, pihak yang memiliki kepentingan bisnis itu menginginkan RUU PDP tidak masuk program legislasi nasional (Prolegnas)

Dia mengatakan saat ini kebocoran data pribadi disebabkan karena lemahnya payung hukum untuk memberikan perlindungan data pribadi. Beberapa kasus yang sering mencuat ke publik terkait data pribadi misalnya penyalahgunaan data dari Pinjaman Online, kebocoran data di e-commerce dan penyalahgunaan data marketing.

Ferdinand enggan mengungkapkan apa saja yang dibahas dalam pertemuan dengan Bareskrim Polri serta Siber Polri.

Kebocoran data pribadi itu diduga berasal dari data BPJS Kesehatan.

Penyidik yang masuk dalam tim tersebut nantinya mencakup perkuatan personel dari Polda Metro Jaya dan dibantu oleh petugas laboratorium forensik.

Polri turut mendalami adanya dugaan kebocoran 279 juta data penduduk Indonesia yang bahkan diperjualbelikan di forum online. Sejauh ini, penyelidikan masih berlangsung.

Sukamta mempertanyakan apakah sumber kebocoran dari website BPJS Kesehatan yang berhasil dibobol atau sistem informasi lain yang diretas.

Data 279 juta penduduk Indonesia diduga bocor dan diperjualbelikan dalam sebuah forum online. Data ini mencakup nomor KTP, gaji, nomor telepon, alamat dan email, bahkan data orang yang sudah meninggal juga terdapat di dalamnya.

WhatsApp, Kemkominfo, dan ICT Watch meluncurkan kampanye Literasi Digital yang akan berlangsung setahun untuk melawan penyebaran disinformasi sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap perlindungan data pribadi.

Hingga saat ini proses pembahasan RUU PDP ini masih seputar lanjutan penyelesaian DIM. Tercatat baru ada 145 DIM yang telah diselesaikan.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate telah memanggil WhatsApp dan Facebook regional Asia Pacifik. Pemanggilan ini terkait dengan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang sedang digodok pemerintah dan DPR RI Komisi I.

Tirta menyebut bahwa permasalahan mengenai perlindungan konsumen di sektor keuangan perlu sinergi dari semua pihak termasuk pemerintah, industri, serta masyarakat itu sendiri. Termasuk dalam menjaga data pribadi.

Rudy menegaskan, manajemen pelaksana (PMO) Kartu Prakerja memiliki kewajiban untuk menjaga dan melakukan pemrosesan data sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi.

Namun demikian jika suatu kondisi sudah terjadi dan butuh payung hukum untuk melindungi, maka regulator bertugas untuk menyusun peraturan tersebut, hingga akhirnya terbentuk suatu law and order.

Ketua Indonesian Cyber Security Forum, Ardi Sutedja mengatakan, masyarakat Indonesia masih sekadar tahap pengguna internet. Sebab, menurutnya tidak banyak yang mengetahui lanskap transformasi digital saat ini.

Kehadiran peraturan pengelolaan data pribadi di Tanah Air sudah dinantikan banyak pihak untuk memberikan payung hukum secara detail terkait pengelolaan dan penggunaan data pribadi untuk kepentingan komersial.

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Jamalul Izza, mengusulkan penghapusan pasal 49 dalam Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang akan disahkan tahun ini. Penghapusan pasal itu bertujuan meningkatkan kedaulatan data pribadi di ekonomi digital Indonesia.

Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan kedaulatan negara dalam ruang siber memiliki tiga pendekatan.