Seleksi Calon Hakim MK

Penugasan tersebut menjadi alasan proses pencalonannya sebagai hakim konstitusi usulan DPR tidak dilanjutkan.

Dia menekankan, hakim MK berasal dari DPR jangan membuat keputusan yang bertentangan dengan DPR dan sulit untuk diterapkan.

Anggota Komisi III DPR melakukan uji fit and proper test calon Hakim Mahkamah Konstitusi pada Rabu (20/8).

Bersama sang suami, Arsul Sani, Sukma sudah makan asam garam dunia peradilan di Indonesia

Mantan anggota DPR RI dua periode itu mengaku ingin ikuti jejak karier Mahfud MD.

Arsul tidak akan ikut mengambil keputusan atau menangani sengketa Pilpres

Mahfud bercerita, saat menjadi ketua MK dirinya dilarang berhubungan secara personal dengan orang lain.

Namun demikian, KY menjamin seleksi ini tetap menerapkan mekanisme dan standard seleksi sebagaimana layaknya seleksi calon hakim agung. Terutama pada aspek integritas.

Penggantian hakim konstitusi rekomendasi DPR itu menuai polemik lantaran Aswanto masih akan menjabat sampai 2029.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyaksikan pengucapan sumpah jabatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi. Guntur menggantikan hakim konstitusi Aswanto yang sebelumnya dicopot oleh DPR.

Laporan dibuat oleh Koalisi Masyarakat Sipil Penyelamat Kemerdekaan Peradilan. Bambang Pacul dinilai telah melanggar kode etik dan intervensi terhadap hakim konstitusi.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku dirinya tidak tahu menahu soal mekanisme pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto yang digunakan DPR RI. Dia menyatakan tak mau ikut campur terkait hal tersebut.

Penunjukan Guntur sebagai hakim konstitusi bukan hal aneh. Mengingat pria kelahiran Makassar, 8 Januari 1965 ini bukan orang asing bagi MK.

Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) Busyro Muqoddas dan Suparman Marzuki yang menilai proses seleksi tersebut tidak transparan akuntabel dan partisipatif.

Catur kemudian menjelaskan soal keberadaan anak dan menantunya tersebut. Bermula dari anaknya mengikuti pendidikan calon hakim mendapati rangking ke-13. Bersamaan dengan itu, ada kebijakan dari dirjen untuk rangking 1 sampai 50 dimungkinkan berdinas tidak jauh dari Jakarta.

Sebelumnya, Koalisi Pemantau Peradilan menemukan adanya sejumlah masalah pada pelaksanaan wawancara yang digelar secara tersebut tersebut. Para panelis dinilai tidak mengajukan pertanyaan yang profesional kepada para CHA.

Komisi Yudisial (KY) telah merampungkan proses seleksi wawancara hari pertama yang dipimpin oleh Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata terhadap beberapa Calon Hakim Agung (CHA) pada kamar hukum pidana yang digelar Selasa (3/8) kemarin.

Namun tetap, terkait pandemi Covid-19 tidak bisa dimasukan kedalam pelanggaran HAM Berat, karena tidak masuk dalam lingkup kejahatan genosida dan kemanusiaan.

Sehingga, Jupriyadi memastikan apabila dirinya terpilih sebagai hakim agung pada kamar pidana, dan ketika menangani sebuah perkara akan melihat dari niat awalnya pada perkara tersebut. Sehingga hukum tidak dijadikan sebagai alat politik.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengantongi tiga nama calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK), untuk menggantikan I Dewa Gede Palguna. Masa jabatan Gede Palguna sebagai hakim MK akan habis tanggal 7 Januari 2020.