Seleksi Calon Hakim MK

Panitia seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan delapan nama yang berhasil lolos seleksi administrasi dan tes tertulis. Dari delapan kandidat calon hakim MK itu, terdapat nama Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur yang juga mantan jaksa penuntut umum KPK Yudi Kristiana.

Masa jabatan Gede Palguna sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) akan habis pada 7 Januari 2019 nanti.

Ismail mendorong dilakukan revisi UU Mahkamah Konstitusi sehingga ada standar dan cara kerja yang sama dalam proses seleksi. Dengan demikian hakim MK yang lolos seleksi memiliki integritas dan kualitas tinggi.

Aswanto juga akan melakukan evaluasi dari kepemimpinannya terdahulu. Menurut dia, segala kekurangan akan diperbaiki di periode kali ini.

Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan dua Hakim Mahkamah Konstitusi terpilih dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV Tahun 2018-2019 Selasa (19/3). Dua hakim itu adalah Aswanto dan Wahiduddin Adams.

Dewan Perwakilan Rakyat menggelar Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV Tahun 2018-2019 Selasa (19/3). Namun hanya sedikit anggota yang hadir dalam rapat kali ini.

"Karena komisi III juga tidak berani dalam tanda kutip bundir memilih Hakim Mahkamah Konstitusi yang rekam jejak atau kinerjanya itu diragukan selama jadi Hakim Mahkamah Konstitusi," anggota Komisi IIi dari Fraksi PKS, Nasir Djamil.

Komisi III DPR telah memutuskan dua nama calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) 2019. Dua calon yang terpilih adalah Aswanto dan Wahiduddin Adams.

Erma belum bisa memastikan terkait bagaimana mekanisme pengambilan keputusan calon hakim ini. Namun kemungkinan besar pengambilan keputusan akan dilakukan secara voting.

Komisi III DPR telah menerima penilaian dari para panel ahli untuk menentukan siapa calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang terpilih. Hasil penilaian itu diserahkan ke Komisi III melalui rapat tertutup Senin (11/3).

Ketua DPR Bambang Soesatyo akan menanyakan alasan penundaan pengumuman hasil fit and proper test calon hakim konstitusi kepada pimpinan Komisi III. Sebab, menurutnya, penudaan itu melanggar keputusan rapat Badan Musyawarah (Bamus).

Pengumuman hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon hakim konstitusi ditunda hingga Maret 2019. Salam masa pengumuman tiba, Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan berharap, para panel ahli yang ikut memberikan penilai di fit and proper test tidak bertemu dengan 11 calon hakim MK.

Pengumuman hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Hakim Konstitusi ditunda. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan usai menggelar rapat pleno Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/2).

DPR tengah menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Total, ada 11 calon hakim konstitusi yang akan menjalani proses tersebut.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond J Mahesa menegaskan, dua calon petahana hakim Mahkamah Konstitusi (MK) belum tentu terpilih lagi dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon hakim tahun 2019. Sebab, kata dia, para calon itu masih perlu diuji kelayakan ulang.

Ketua DPR Bambang Soesatyo angkat bicara terkait anggapan Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Mahkamah Konstitusi (MK) yang menilai seleksi calon Hakim Mahkamah Konstitusi yang dianggap terlalu cepat. Menurut dia kondisi DPR saat ini menjadi serba salah.

"Ibu pernah menjadi komisioner Komnas HAM, pada saat Ibu menjabat itu ada yang melaporkan bahwa Ibu tidak melaporkan LKHPN, nah ini saya mohon penjelasannya," kata Arsul.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun menilai, DPR tidak serius dalam melakukan seleksi calon Hakim Konstitusi. Sebab, kata dia, seleksi calon hakim hanya dilakukan selama lima hari.

Komisi III DPR memulai tahapan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon hakim konstitusi. Ada sejumlah nama di antaranya Mulai dari Hestu Armiwulan Sochmawardiah, Aidul Fitriciads Azhari, Bahrul Ilmi Yakup, M Galang Asmara, Wahiduddin Adams, Refly Harun, Aswanto, Ichssn Anwary dan Askari Razak.

Sayangnya Koalisi Masyarakat Sipil Peduli MK enggan mengungkap siapa saja calon yang belum melapor LKHPN tersebut. Mereka mengaku akan menyerahkan nama-nama tersebut langsung ke DPR dan KPK.