Solar

Sejumlah kebijakan besar mulai berlaku hari ini, 1 Juli 2022. Dua kebijakan ini menjadi sorotan karena langsung bersinggungan dengan kebutuhan dasar masyarakat.

PT Pertamina (Persero) mengungkap subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) masih belum tepat sasaran. Hal ini ditandai dengan mayoritas pembeli Pertalite dan Solar masih dikuasai kelompok kalangan menengah ke atas alias orang kaya.

Hingga saat ini kategori tersebut masih mengacu draf revisi Perpres 191/2014, artinya masih ada kemungkinan untuk berubah ke depannya.

"Kita tidak tahu misalnya orang itu mengisi berapa kali dalam sehari karena kita belum punya instrumen dan toolsnya, kita saat ini hanya menjaga dia tidak boleh mengisi lebih dari 60 liter atau 200 liter untuk mobil besar."

Anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman mengatakan, dengan tingkat realisasi tersebut, penyaluran sudah lebih di atas perencanaan. Sehingga, diperlukan pembatasan konsumsi ke depannya.

Pembeli Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yaitu solar dan pertalite akan diwajibkan terdaftar di MyPertamina mulai 1 Juli 2022.

PT Pertamina (Persero) menyatakan aplikasi MyPertamina akan menjadi syarat untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar. Ini dilakukan sebagai langkah perseroan agar penyaluran subsidi bisa tepat sasaran.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution menyampaikan, website pendaftaran akan mulai dibuka pada 1 Juli 2022.

Bila usulan revisi tersebut disetujui maka pembelian BBM bersubsidi akan dibatasi dengan menggunakan aplikasi MyPertamina. Aplikasi ini bisa diunduh dari PlayStore atau AppStore.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko memastikan, pemerintah pusat menjamin ketersediaan BBM jenis solar untuk para nelayan. Menurutnya hal ini mengingat banyak terjadi permasalahan BBM jenis solar bagi nelayan.

Pejabat sementara (Pjs) Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting menyampaikan, aturan terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar masih dalam tahap finalisasi.

Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman menjelaskan, ke depan yang berhak mengisi solar subsidi dan Pertalite harus melakukan registrasi di aplikasi My Pertamina, yang selanjutnya akan diverifikasi oleh BPH Migas.

Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Dirpolairud) Polda Bali, menangkap dua pelaku penimbunan 11.400 liter solar bersubsidi yang biasa digunakan oleh para nelayan kapal kecil di wilayah Jembrana, Bali.

Dia menjelaskan dari 19 TKP tersebut pihaknya menangkap 24 orang yang kini statusnya sudah ditingkatkan menjadi tersangka.

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Banda Aceh menangkap dua penimbun BBM solar bersubsidi di Desa Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, Sabtu (21/5) malam sekitar pukul 23.00 WIB. Keduanya disergap saat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.

Kendaraan logistik dan truk besar akan dilarang memasuki jalan tol maupun non-tol selama arus mudik Lebaran pada 28 April-1 Mei 2022, dan pada 7-9 Mei 2022 sela arus balik.

Tak cuma masalah solar, Jokowi juga berjanji akan menyelesaikan masalah pendakalan. Dia langsung memerintahkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk membereskan masalah itu.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Musthofa Kamal mengatakan, penangkapan dilakukan setelah mendapat laporan dari masyarakat tentang kelangkaan bahan bakar solar bersubsidi di Kota Jayapura akhir-akhir ini.

Apabila dari hasil pendalaman memang benar BBM subsidi tersebut dipakai untuk kegiatan pertambangan ilegal di kabupaten Pegunungan Arfak dan Waserawi, maka Polda Papua Barat dalam hal ini Ditreskrimsus akan memproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Pemerintah Beri Sinyal Akan Naikkan Harga Pertalite dan Solar. Pemerintah memberi sinyal akan menaikkan harga Pertalite dan Solar sebagai langkah strategis dalam menghadapi dampak kenaikan harga minyak mentah dunia yang saat ini rata rata di atas level USD100 per barel.