uji materi

Peringatan hari Kartini identik dengan berbagai perayaan yang dilakukan oleh kaum wanita. Namun, tidak dengan 3 ibu-ibu ini. Mereka kini justru sedang berjuang di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melegalkan ganja demi pelayanan kesehatan.

Secara keseluruhan jumlah perkara pengujian undang-undang yang ditangani Mahkamah Konstitusi selama 2020 adalah sebanyak 139 perkara.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban berharap proses judicial review (uji materi) omnibus law UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK) dapat memberikan jalan keluar terbaik demi keadilan bagi para pekerja dan semua masyarakat.

Sidang lanjutan uji materi ini akan digelar hari Kamis, 20 Februari 2020, merupakan sidang keempat dengan agenda mendengarkan keterangan dari perwakilan Pemerintah dan Komisi IX DPR RI.

Empat politisi muda, yakni Faldo Maldini, Tsamara Amany, Dara Adinda Kesuma Nasution, dan Cakra Yudi Putra mengusulkan syarat usia kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menjadi 21 tahun.

Mahkamah Konstitusi menegaskan, meskipun hak imunitas advokat dijamin dan dilindungi dalam UU Advokat, namun hal ini tidak serta-merta membuat advokat menjadi kebal terhadap hukum.

Partai Berkarya masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan ambang batas pencalonan Presiden (Presidential Treshold) 0 persen di Pemilu 2019. Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengatakan, jika gugatan tersebut dikabulkan maka partainya akan mengusung Tommy Soeharto.

Sidang uji materi tentang masa jabatan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf n undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) di Mahkamah Konstitusi terus digelar. Hanya saja proses tersebut didesak oleh sebagian kalangan masyarakat agar dibatalkan.

Formappi menilai tindakan Wakil Presiden itu berpotensi melanggar UUD 1945. Sebab, pengajuan diri sebagai pihak terkait dalam uji materi pasal tentang masa jabatan Wakil Presiden dianggap sebuah tindakan yang mencerminkan Inkonstitusional.

Mahkamah Konstitusi (MK) melayangkan surat keberatan untuk Ketua DPD yang juga Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang (OSO) atas pernyataannya di sebuah stasiun televisi swasta 26 Juli 2018 lalu. OSO mengkritik putusan MK yang melarang pengurus partai politik menjadi calon anggota DPD.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyebut Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK berhak mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam uji materi mengenai masa jabatan wakil presiden.

Menurut kuasa hukum Perindo, dengan keluarnya keputusan sebelum 10 Agustus, calon presiden petahana Joko Widodo atau Jokowi akan lebih lega dalam menentukan cawapresnya.

Gugatan pasal 169 huruf n di UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menuai pro dan kontra. Pasal itu mengatur tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden yang tidak boleh lebih dari dua periode, baik berturut-turut atau tidak.

Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, dengan ikut berkomentar menimbulkan spekulasi adanya kepentingan Jusuf Kalla, dengan mengajukan diri sebegai pihak terkait dalam uji materi yang dilakukan oleh Partai Perindo.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menegaskan masa jabatan calon wakil presiden (cawapres) hanya dua periode. Hal itu berkaitan dengan adanya gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) masa jabatan cawapres oleh Partai Perindo di mana Wapres Jusuf Kalla menjadi pihak terkait.

MK menolak gugatan yang diajukan oleh 9 anggota Jemaah Ahmadiyah Indonesia dari berbagai daerah. Adapun yang diujikan yaitu, Pasal 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 1 PNPS (Penetapan Presiden) tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (P3A/Penodaan Agama).

Partai Perindo melakukan uji materi Pasal 169 huruf n UU Pemilu yang membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden selama dua periode ke ke Mahkamah Konstitusi (MK). Apabila gugatan itu dikabulkan Mahkamah Konstitusi dinilai dapat berimplikasi buruk bagi proses kelembagaan politik dan kenegaraan secara luas.

Menurut Irman selaku kuasa hukum, majunya JK sebagai pihak terkait tidak didorong kepentingan politik secara pribadi. Dia menjelaskan ada kepentingan generasi bangsa mendatang dalam uji materi tersebut.

Ini alasan JK jadi pihak terkait di gugatan masa jabatan Wapres. Dia pun menjelaskan, permohonan ini baru didaftar karena melihat gugatan Perindo ada konteks dimana JK perlu turun untuk menjelaskan.

Jubir Bidang Hukum PSI Rian Ernest mengatakan, partainya telah mengajukan perbaikan gugatan uji materi terkait frasa 'citra diri' dalam UU 7/2017 tentang Pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.