uji materi

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas dan Koalisi Selamatkan KPK dari angket DPR resmi mendaftarkan permohonan judicial review terhadap hak angket DPR yang tercantum dalam Pasal 79 ayat (3) dan pasal 199 ayat 3 UU MD3.

Arief menyampaikan jika sebenarnya Mahkamah Konstitusi (MK), dan para hakim sangat berharap jika segera dibentuk badan peradilan khusus untuk melayani Pilkada.

Selama ini korban pelanggaran tidak mendapat kepastian hukum karena perbedaan pendapat Kejaksaan Agung dan Komnas HAM.

Menurut Agung, aturan cuti untuk mencegah penyalahgunaan wewenang seorang petahana saat tahapan Pilgub dimulai.

Keberadaan konsep hakim nonkarier merupakan amanah reformasi.

Suud Rusli pernah mengajukan grasi namun ditolak SBY dengan alasan batas waktu telah terlewati.

Risma berharap, pengelolaan pendidikan menengah diserahkan pada tingkatan kota dan bukan ke provinsi.

Risma menuturkan banyak warga miskin yang tak mampu membayar uang sekolah.

Sumarno juga menegaskan pihaknya tidak akan memverifikasi dukungan warga di luar negeri

Pemkot Surabaya menolak kewenangan pengelolaan sekolah diambil alih oleh Pemprov Jatim.

Dalam pasal 9 UU Pilkada, KPU sebelum menerbitkan PKPU harus konsultasi dan rapat dengan Komisi II dan Pemerintah.

UU No 23 Tahun 2014 tidak memberikan lagi ruang bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota mengurus rumah tangganya.

Para orangtua murid membubuhkan tanda tangan sebagai bukti dukungan mereka terhadap Pendidikan Gratis di Kota Blitar.

Sejumlah mahasiswa menuntut agar pelaksanaan pilkada dengan calon tunggal digugurkan.

Keduanya sempat menggugat pemerintah karena menonaktifkan tempatnya berkuliah.

MK menolak seluruh permohonan dua calon jemaah haji yang masuk dalam daftar tunggu itu.

Dalam revisi UU MD3 sebelumnya, Irman mengaku DPD tidak dilibatkan.

Pasal 7 huruf s UU Pilkada 2015 tersebut dinyatakan oleh Mahkamah telah berlaku diskriminatif.

Meski demikian Fadli mengakui jika aturan politik dinasti tidak ada dalam konstitusi.

Sidang akan menunggu kesimpulan selambat-lambatnya Rabu 8 Juli 2015.