uji materi

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie meminta Mahkamah Konstitusi (MK) bergerak cepat dalam memutus judicial review presidential threshold (PT) 20 persen. Pasalnya, bila MK terlambat mengabulkan gugatan menjadi 0 persen, maka putusan baru akan berlaku di periode pilpres berikutnya.

Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra meminta pemohon uji materi Undang-Undang Pemilu No.7 Tahun 2017 tentang Presidential Treshold (PT), untuk memperbaiki berkas permohonan pengujian. Menurut hakim, pemohon belum jelas atas gagasan ide digugatnya ambang batas capres tersebut.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atas UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terutama terkait pasal citra diri dan larangan beriklan. Sidang perdana digelar Selasa 3 Juli 2018.

Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini memulai sidang pendahuluan uji materi Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Gugatan ini diajukan oleh 12 pemohon yang menguji Pasal 222 ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold).

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Sufmi Dasco Ahmad menyayangkan putusan terkait Pasal 245 tentang pemanggilan terhadap anggota DPR harus melalui pertimbangan MKD dalam Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Korbid DPP Partai Golkar Happy Bone Zulkarnain mengatakan partainya taat pada konstitusi bahwa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal dua periode baik berturut-turut atau tidak.

PSI menggugat Revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (3/5). PSI menguji UU MD3 disebabkan karena tewasnya tukang ojek bernama Frederik Radjawane setelah ditabrak mobil oleh anggota DPRD Maluku Tengah, Jimy G Sitanala.

Demi memuluskan niat menjadikan Jusuf Kalla cawapres, Fahmi mempertimbangkan melakukan uji materi pasal 7 UUD 1945 yang mengatur tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden melalui MK.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi terkait pasal makar di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam putusannya, MK menegaskan, pasal makar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menganggap adanya proses verifikasi faktual sebagai pemborosan uang negara. Bahkan menurutnya, Presiden Jokowi seharusnya marah terhadap MK dengan adanya putusan semua partai wajib diverifikasi ulang.

MK menolak gugatan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 222 yang mengatur ambang batas pencalonan presiden. Bagi parpol yang akan mengusung pasangan capres dan cawapres harus memenuhi 20 persen kursi di DPR atau 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu Legislatif sebelumnya.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengaku kecewa dan menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak mengabulkan permohonan uji materi pasal kesusilaan dalam KUHP. Padahal materi pemohon berangkat dari realitas nyata perilaku asusila dan amoral yang semakin marak dan mengancam masa depan generasi bangsa.

Pemerintah berpendapat, pertanggungjawaban hukum seorang yang telah meninggal memang dapat gugur. Namun dalam konteks keterangan saksi tidak berlaku. Keterangan saksi yang sudah meninggal tetap sah.

Anthony Chandra Kartawiria adalah tersangka kasus restitusi pajak PT.Mobile 8 yang mengajukan permohonan praperadilan dan dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 29 November 2016.

Rencana sejumlah komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) di Aceh secara personal menggugat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menuai kritik. Penyelenggara diminta agar tak latah menyikapi aturan tersebut.

Emir Moeis, politikus senior PDI Perjuangan yang pernah menjadi terpidana tiga tahun dalam kasus suap proyek pembangkit listrik (PLTU) Tarahan, Lampung tahun 2003, mengajukan uji materil terhadap ketentuan Pasal 162 KUHAP ke Mahkamah Konstitusi, Kamis (14/9).

Komnas Perempuan tak sepakat apabila UU Pemilu hanya mengatur kuota 30 persen untuk pengurus partai politik di pusat, tidak sampai ke daerah (provinsi, kabupaten/kota). Maka dari itu, Komnas Perempuan menilai ini sebuah kemunduran demokrasi.

Yusril menjelaskan yang menjadi alasan pihaknya mengajukan pembatalan karena ambang batas tersebut dilaksanakan dalam pemilu serentak dan dirasa tidak relevan.

Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) yang diwakili oleh Habiburokhman mengajukan permohonan uji materil Undang-undang Pemilu 2017 khususnya soal presidential threshold sebesar 20 persen yang telah disahkan oleh DPR

Pemkot Surabaya tunggu hasil uji materi soal kelola SMA/SMK dari MK. Dia tidak menampik ada kemiripan dalam uji materi UU 23/2014 tentang Pemda. Dalam sub item kewenangan pengelolaan SMA/SMK, antara yang diajukan Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar dan empat warga Kota Surabaya.