uu kpk

Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua menilai akar muncul SP3 ini akibat revisi undang-undang No 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Sejak dirinya resmi menjadi anggota penyidik KPK, pria berusia 43 tahun tersebut telah menorehkan sederet prestasi yang gemilang.

Pernyataan sang legenda Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan yang menuturkan akan segera mundur dari jabatannya bukan tanpa alasan. Hal tersebut diungkapkannya lantaran banyaknya unsur kinerja KPK yang saat ini tengah menemui berbagai kendala.

Menurut Nanang, perubahan UU KPK juga memiliki dampak bagi dirinya. Hanya saja dia tak mau menjelaskan lebih jauh. Namun itu merupakan salah satu alasan dirinya mengundurkan diri.

"Sekian banyak alasan yang disampaikan pemerintah soal perlunya UU Omnibus Law. Sekalipun pakar dan banyak yang katakan akan rugikan masyarakat," ujar Novel

Sidang tersebut awalnya diagendakan mendengar keterangan dua ahli dari pemohon, yakni mantan pimpinan KPK dkk, tetapi kemudian ahli tidak dapat hadir dalam persidangan.

Menurutnya, jika unsur tersebut tidak dipenuhi oleh lembaga antirasuah tersebut wajib menyerahkan kasus yang di bawah Rp1 miliar ke pihak Kepolisian atau Kejaksaan.

UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu berada di urutan pertama sebagai UU dengan gugatan terbanyak.

Pelaksana Tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menjelaskan kriteria kasus yang berpotensi dihentikan penanganannya. Hal ini mencuat usai Ketua KPK Firli Bahuri menjalani rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR.

Pimpinan KPK juga menginisiasi Perpres tentang Hak Keuangan Dewan Pengawas serta Perpres tentang Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Pegawai KPK yang kini berjumlah 1624 orang.

Sidang Uji Materi UU Terkait KPK Kembali Digelar. Sebelumnya pada November 2019, lima orang mantan pimpinan komisi antirasuah yakni Agus Rahardjo, Laode Muhamad Syarif, Saut Situmorang, Muhammad Jasin, dan Erry Riyana menjadi pemohon di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ali mengaku, usulan tersebut sudah diajukan ke Presiden dan juga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada 12 Desember 2019 lalu.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, tahun ini adalah tahun duka untuk KPK.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menerbitkan peraturan presiden (perpres) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat ini, perpres itu tengah diproses oleh Kementerian Sekretariat Negara.

Fickar menegaskan, dirinya menentang adanya dewan pengawas di dalam tubuh lembaga antirasuah. Dia berpandangan dewan pengawas hanya akan menghambat kinerja penindakan pemberantasan korupsi ke depan.

Dia menilai pernyataan agar KPK fokus di pencegahan merupakan penilaian keliru. Sebab, menurutnya, sejarah mencatat terbentuknya KPK karena minimnya penegakan hukum oleh dua institusi penegak hukum, Polri dan Kejaksaan.

Kesan melemahkan, menurut Fickar, bukan sekadar wacana lagi namun sudah berjalan saat ini. Tentunya dengan segala perombakan total terhadap sistem di KPK.

Kendati rekam jejak lima tokoh Dewan Pengawas dinilai cakap, Indra menilai adanya konflik kepentingan sulit dihindari. Salah satu yang dia soroti adalah permintaan izin ke Dewan Pengawas oleh tim penindakan untuk melakukan penyadapan.

Tumpak menjamin keberadaan dewan pengawas akan menjadikan dasar yang kuat agar pimpinan KPK dapat melaksanakan tugas secara baik dan menjamin kepastian hukum.

Agus berpesan, UU KPK baru kemungkinan bisa membuat lembaga antirasuah itu semakin berprestasi.