-
News •Cerita kecewanya penjual bubur adang kampanye Djarot divonis 2 bulanNaman masih pikir-pikir dulu atas vonis hakim tersebut. Yang pasti, dia mengaku sangat kecewa vonis pengadilan tersebut.
-
Politik •Naman Sanip kecewa tindakannya adang Djarot diganjar bui 2 bulanNaman Sanip kecewa tindakannya adang Djarot diganjar bui 2 bulan. Naman merasa tindakannya mengadang Djarot bukan kesalahan berat sampai harus berakhir di meja hijau. Dia tidak berbuat anarkis ataupun meneriakkan yel-yel di anggap telah menyudutkan Djarot.
-
News •Tukang Bubur pengadang kampanye Djarot di vonis 2 bulan buiTukang Bubur pengadang kampanye Djarot di vonis 2 bulan bui. Mendengar putusan tersebut, Naman menyatakan akan pikir-pikir terlebih dahulu. Naman diberi waktu oleh hakim untuk pikir-pikir terlebih dahulu selama tiga hari kerja.
-
Jakarta •Tukang bubur pengadang kampanye Djarot pasrah menunggu vonis hakimTukang bubur pengadang kampanye Djarot pasrah menunggu vonis hakim. Hati kecilnya masih yakin, ketua majelis hakim PN Jakarta Barat, Masrizal akan membebaskannya dari segala tuntutan.
-
News •KPK dan Puspom TNI tukar informasi soal dugaan kasus suap BakamlaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pertemuan dengan Komandan Pusat Polisi Militer TNI (Danpuspom) Mayjen TNI Dodik Wijarnarko. Dalam pertemuan itu juga membahas kasus dugaan suap proyek pengadaan alat monitoring satelit Badan Keamanan Kelautan (Bakamla) tahun anggaran 2016.
-
News •Diperiksa KPK, anak buah ungkap keberadaan Fahmi DharmawanDiperiksa KPK, anak buah ungkap keberadaan Fahmi Dharmawan. Sesaat sebelum memasuki mobil tahanan, Adami mengaku bahwa Direktur PT Melati Technofo Indonesia (MTI) Fahmi Dharmawansyah sedang berada di luar negeri. Tetapi dirinya tidak mengetahui di mana letak Fahmi berada.
-
News •Staf ahli anggota Komisi V DPR mangkir dari pemeriksaan KPKStaf ahli anggota Komisi V DPR mangkir dari pemeriksaan KPK. Staf Ahli Anggota Komisi V DPR, Jailani mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jailani tidak hadir di kantor antirasuah itu tanpa memberikan informasi yang jelas kepada pihaknya.
-
News •OTT pejabat Bakamla, KPK dan Puspom TNI cari solusi buat tuntaskanOTT pejabat Bakamla, KPK dan Puspom TNI cari solusi buat tuntaskan. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif menuturkan KPK berkoordinasi dengan pihak Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) untuk menuntaskan kasus dugaan suap proyek pengadaan alat monitoring satelit.
-
News •KPK periksa staf anggota Komisi V DPR soal suap jalan di PU-PeraKPK periksa staf anggota Komisi V DPR soal suap jalan di PU-Pera. Selain itu, KPK juga akan memanggil pihak swasta, Tan Yudhana Tanaya untuk menjadi saksi pada tersangka Sok Kok Seng.
-
News •KPK periksa 6 saksi kasus suap proyek pasar Walkot Cimahi non-aktifKPK periksa 6 saksi kasus suap proyek pasar Walkot Cimahi non-aktif. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wali Kota Cimahi non-aktif Atty Suharty. Lembaga antirasuah itu membawa Atty beserta suami, Itoch Tohija, Jumat (2/12) dini hari.
-
News •KPK sebut Plt Gubernur DKI terakhir buat LHKPN Maret 2016KPK sebut Plt Gubernur DKI terakhir buat LHKPN Maret 2016. Kabiro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah membenarkan bahwa Plt Gubernur DKI Jakarta Sony Sumarsono telah membuat Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pada Maret 2016.
-
News •Beda sikap Dora saat di jalan dan di kantor polisiKurang dari sepekan, Dora akhirnya meminta maaf langsung kepada Aiptu Sutisna. Sikap emosional Dora justru berubah drastis. Padahal ketika berada di jalan waktu itu, Dora bak penguasa jalanan sampai marah-marah tanpa mau menuruti aturan.
-
News •Malunya Dora Natalia sampai 'ngumpet' di balik punggung polisiMalunya Dora Natalia sampai 'ngumpet' di balik punggung polisi. Aksi Dora ini sontak menuai hujatan dari para netizen. Mungkin karena sudah kadung dihujat, Dora menyampaikan permintaan maafnya kepada Aiptu Sutisna di Polda Metro Jaya.
-
News •Dora Natalia di Polres Jaktim: Maaf bang nggak bisa ceritaDora Natalia di Polres Jaktim: Maaf bang nggak bisa cerita. PNS yang bekerja di Mahkamah Agung (MA) tersebut mengaku tidak dapat berkomentar banyak mengenai kedatangannya kembali di Mapolres Jakarta Timur.
-
News •Tujuh saksi telah diperiksa terkait kasus penyerangan Dora NataliaTujuh saksi telah diperiksa terkait kasus penyerangan Dora Natalia. Sejumlah barang bukti juga telah dikumpulkan polisi terkait kasus yang heboh di media sosial tersebut. Sejauh ini, ada dua alat bukti telah diamankan polisi dalam kasus ini.
-
News •Polres Jaktim belum terima surat perdamaian Aiptu Sutisna dan DoraPolres Jaktim belum terima surat perdamaian Aiptu Sutisna dan Dora. Hingga saat ini, wanita yang telah mencakar dan memaki anggota polisi lalu lintas Polda Metro Jaya tersebut masih sebagai saksi terlapor dalam insiden yang terjadi di Jatinegara Barat, Jakarta Timur beberapa waktu lalu.
-
Jakarta •Diperiksa terkait Aiptu Sutisna, Dora Natalia masih berstatus saksiDiperiksa terkait Aiptu Sutisna, Dora Natalia masih berstatus saksi. Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Timur, Kompol M Marbun, mengatakan, pemeriksaan selama 5 jam masih seputar kronologi kejadian penganiayaan serta makian yang telah dilakukan Dora terhadap Sutisna.
-
News •5 Jam diperiksa, Dora keluar berlindung di balik punggung polisi5 Jam diperiksa, Dora keluar berlindung di balik punggung polisi. Usai dihujat netizen, tak berapa lama Dora pun langsung meminta maaf atas perbuatannya. Tak hanya itu, dia juga mencium tangan Aiptu Sutisna yang dicacinya.
-
News •Ini kata Djarot soal janji Ahok Rp 1 M buat atlet, cair Rp 200 jutaIni kata Djarot soal janji Ahok Rp 1 M buat atlet, cair Rp 200 juta. Jumat lalu (16/12) beberapa atlet DKI Jakarta menuntut pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan memberikan bonus kepada atlet sebesar Rp 1 Miliar, namun pemerintah baru memberikan Rp 200 juta. Suasana pun sempat tidak kondusif.
-
News •Djarot janji revitalisasi seluruh jembatan penyeberangan di DKIDjarot janji revitalisasi seluruh jembatan penyeberangan di DKI. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) saat ini menjadi salah satu visi misi pasangan Ahok-Djarot. Selama ini ada tarik-menarik antara Dinas Perhubungan dengan PT. Trans Jakarta untuk bertanggungjawab apabila terjadi sebuah insiden di JPO.
