blt

Dari 20 tersangka itu, 19 orang merupakan warga Desa Mompang Julu. Hanya MFH alias Farhan yang merupakan warga Desa Torbanua Raja, Panyabungan Utara, Mandailing Natal.

Dalam aksi tersebut, massa melempari polisi dan membakar sepeda motor dan dua mobil, termasuk kendaraan dinas Wakapolres Madina.

"Mensos langsung menangani misalnya untuk daerah yang masih rendah distribusinya. Mensos langsung telepon dengan unsur pemda atau langsung berkoordinasi saat berkunjung ke daerah terkait. Ini dukungan luar bisa bagi kami," kata dia.

Sebelumnya polisi mengamankan 20 orang terkait kerusuhan ini. Namun seorang dibebaskan karena tidak terbukti turut serta melakukan tindak pidana.

Kerusuhan reda, Selasa (30/6) subuh, setelah Hendri Hasibuan membuat surat pengunduran diri dari posisi kepala desa. Blokade jalan dibuka kembali.

Kerusuhan dipicu pembagian dana Bantuan Langsung Tunai (BLT).

6 polisi luka. Belum diketahui pasti apa yang menyebabkan warga bertindak anarkistis.

Pemerintah Desa Talang Panjang, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, Bengkulu, terpaksa menunda penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa karena diprotes warga sebab 25 Kepala Keluarga (KK) di desa itu tidak masuk dalam daftar penerima bantuan.

Sampai saat ini, mayoritas penerima BLT-DD ialah masyarakat berprofesi petani dan buruh tani. Sebab, kementeriannya mencatat 88 persen penerima manfaat bantuan ini ialah kelompok masyarakat dengan profesi tersebut.

Pejabat sementara Kadis Sosial Jayawijaya, Provinsi Papua, Yan Pit Marani mengatakan sebagian warga yang masuk daftar penerima bantuan sosial tunai (BST) justru tidak ditemukan di lapangan sehingga belum dapat disalurkan BST untuk April, Mei dan Juni 2020.

Akibat kondisi tersebut, beberapa desa di 7 kabupaten/kota di Indonesia hingga saat ini (16/6), masih belum menerima BLT-DD. Desa tersebut mayoritas berada di Provinsi Papua, Papua Barat, serta Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dia menjelaskan 11 kabupaten/kota yang belum menerima memiliki beberapa kendala salah satunya yaitu kondisi geografis. Sebab itu, dia meminta Mendagri Tito Karnavian agar bisa mendukung terkait penyaluran BLT tersebut.

Bantuan sembako yang diberikan Presiden melalui Kementerian Ketenagakerjaan diharapkan bisa tepat sasaran dan dimanfaatkan dengan baik oleh pekerja/buruh yang terdampak covid-19.

Masalah ini terjadi karena dua kemungkinan. Yakni, belum diterimanya informasi terkait penyediaan program BLT-DD oleh pemerintah pusat dan faktor geografis yang sulit dijangkau oleh petugas penyalur.

Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar, menyampaikan bahwa angka 87 persen yang sudah disalurkan BLT DD tersebut dari 70.786 desa yang DD-nya sudah masuk ke Rekening Kas Desa (RKDes) hingga senin tanggal 8 Juni 2020.

Menteri Sosial Juliari Batubara menyambangi kantor Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam pertemuan tersebut, Juliari berkoordinasi dengan Menko Luhut terkait bantuan langsung tunai (BLT) bagi nelayan.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, perpanjangan BLT Dana Desa ini diberikan sampai dengan September. Adapun perpanjangan ini akan dimulai pada periode Juli-September. Sebelumnya, BLT Dana Desa diberikan hanya tiga bulan yakni April-Juni.

Dia menjelaskan lima provinsi di antaranya yaitu Banten dengan persentase penyaluran 20 persen, Papua 20 persen, Kalimantan Barat 29 persen, Maluku Utara 42 persen, Maluku 44 persen, Papua Barat 44 persen, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) 44 persen.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar menolak penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) diberikan secara rapel. Sehingga penyaluran tetap diberikan selama tiga bulan kepada seluruh keluarga miskin yang terdampak pandemi Covid-19.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar menyebutkan terdapat 23 kabupaten dan kota yang sama sekali menyalurkan BLT dana desa ke masyarakat. Mayoritas kabupaten dan kota tersebut terletak di Papua dan 1 Kabupaten terletak di NTT.