blt

Dia mengungkapkan, hari ini pun terus dilakukan, bahkan ada istilahnya rombongan. Abdul juga meminta kepada Kepala Daerah untuk ikut membantu, dan memudahkan hal ini.

Dia mengatakan sasaran utama penerima manfaat BLT ialah keluarga miskin yang belum pernah tercatat menerima bantuan pemerintah. Misalnya Program Keluarga Harapan (PKH) atau program Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) dan bantuan sosial lainnya.

Dia mengatakan, jelang Lebaran 2020, seharusnya program BLT dapat tersalurkan di semua desa yang tersebar di 745.953 desa. Sehingga meminimalisir terjadinya kasus kelaparan, setelah masyarakat dihadapkan pada kondisi sulit akibat wabah virus Corona.

Wakil Menteri Desa Budi Arie Setiadi memastikan BLT Desa akan turun sebelum hari raya Idul Fitri.

Askolani mengatakan, pemerintah sendiri telah menambah target jumlah penerima untuk kartu sembako. Dari sebelumnya 15,2 juta menjadi 20 juta KPM. Dari target 20 juta KPM tersebut, pemerintah baru menyalurkan kepada 17,5 juta KPM.

Dari total penerima tersebut, sebanyak 2,7 juta KPM disalurkan melalui Himbara, kemudian sisanya 3,8 juta KPM disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Sehingga total realisasi anggaran sementara sudah disalurkan mencapai Rp3,5 triliun.

Menurut dia, kouta BST yang diberikan Kemensos kepada Pemkab Klaten sebanyak 85.802 KK. Namun, yang cair baru 51.929 KK. Dengan perincian, 11.894 KK yang disalurkan melalui bank dan 40.035 KK lewat kantor Pos Klaten.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menyayangkan sistem birokrasi yang berbelit di tingkat daerah. Imbasnya, penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) menjadi tersendat.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) memperbolehkan bantuan langsung tunai (BLT) bersumber dari dana desa disalurkan secara langsung. Kompensasi ini diberikan kepada desa-desa dengan kondisi dan keadaan tertentu saja.

Adapun besaran BLT ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yakni sejumlah Rp600.000 per Kartu Keluarga (KK) dengan durasi selama tiga bulan dimulai dari bulan April Mei dan Juni. Tentunya dengan mempertimbangkan ketersediaan dana desa di masing-masing rekening kas desa.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyindir tata pembagian BLT-DD di Surabaya yang tidak mengindahkan imbauan jaga jarak. Meski tidak menyebutkan secara spesifik di mana kejadian tersebut, namun ia meminta pada daerah lain agar jangan sampai kejadian di Surabaya itu terulang.

Juliari mencontohkan daerah Bogor yang memiliki fasilitas lengkap sehingga tidak sulit untuk membagikan bantuan sosial.

Sebab itu, Jokowi meminta kepada masyarakat agar menunggu bantuan tersebut. Jika belum, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta masyarakat untuk menanyakan pada aparat desa.

Sri Mulyani mengatakan mayoritas dana BLT tersebut atau sebesar 86,82 persen disalurkan secara non-tunai melalui rekening perbankan, sedangkan sisanya diserahkan secara tunai terhadap masyarakat yang tidak memiliki rekening perbankan.

Dua belas warga asal Desa Sirau, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, mengembalikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp 600 ribu. Mereka menilai bantuan tersebut lebih layak untuk diterima oleh warga lain yang lebih berhak.

Politikus PDIP Jhony Simanjuntak meminta Pemprov DKI Jakarta menaikkan nominal bantuan sosial (bansos) sembako. Saat ini, bansos sembako yang diberikan Pemprov bernilai Rp149.500.

Juliari menjelaskan membludaknya aneka bansos membuat pendataan untuk bansos tunai menjadi terbengkalai. Sebab, fokus petugas pendataan di lapangan menjadi terpecah. Imbasnya bantuan tunai tak kunjung diperoleh keluarga penerima manfaat.

Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) kepada 154 keluarga penerima manfaat (KPM) di Desa Jayanti, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Senin (4/5).

Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir meminta pemerintah pusat memberikan diskresi kepada pemerintah daerah untuk membagikan bantuan langsung tunai (BLT). Alasannya, pemerintah daerah lebih mengetahui siapa yang layak menerima bantuan tersebut.

Pemda Kabupaten Bogor sedang berupaya melakukan verifikasi dan pembaruan data penerima manfaat. Diharapkan ke depan penyaluran bansos untuk masyarakat tidak lagi terkendala.