blt

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) mencatat, sebanyak 55.042 desa telah menerima BLT-DD hingga Senin (1/6). Ini setara 73 persen dari total 74.953 desa yang akan menerima BLT.

Seusai menyalurkan bantuan itu, kedua pelaku kembali mendatangi 23 kepala keluarga penerima BLT DD yang berada di dusun 1 yang tak lain wilayah wewenang atau tanggung jawab kedua pelaku. Keduanya memintai uang kepada para korban sebanyak Rp200 ribu per orang.

Rencana BLT untuk Nelayan Terdampak Covid-19. Pemerintah menyiapkan bantuan untuk 1,1 juta nelayan terdampak Covid-19 melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga tiap bulannya, mulai Juni-Desember 2020 guna menjaga ketersediaan bahan pokok di tengah pandemi.

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Irwan Fecho, mendorong Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk segera menyalurkan semua bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa bagi masyarakat terdampak Covid-19. Terutama, bagi masyarakat di wilayah Kalimantan Timur.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Safri Burhanuddin menyatakan, penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) untuk nelayan, petambak dan pembudidaya belum dilaksanakan dengan maksimal karena adanya kendala dalam sinkronisasi data penerima.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) senilai Rp 23.803.400.000 per 28 Mei 2020. Total BLT yang telah tersalurkan untuk sebanyak 220 desa dari 224 desa yang ada di Kabupaten Purbalingga.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mendorong agar pemerintah segera mempercepat penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) kepada pelaku UMKM yang terimbas dampak Corona, terutama usaha mikro.

"Untuk BST yang ditolak Ampan itu kami kembalikan ke pusat," kata Iyul.

Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar merevisi target Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (KPM BLT DD) yang awalnya sekitar 12 juta KPM menjadi 8 juta KPM. Revisi dilakukan berdasarkan hasil realisasi di lapangan saat ini.

Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, mengakui saat ini program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) macet atau tertunda. Sebab, semua fokus pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Menteri Halim menjelaskan posisi PKTD per 26 Mei sebesar Rp978 miliar telah disalurkan.

Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, mengatakan Dana Desa yang telah digunakan untuk Bantuan langsung Tunai (BLT) mencapai Rp2,9 triliun. Di mana, jumlah keluarga penerima manfaat BLT sebanyak 4.992.025 keluarga miskin.

Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar memberikan klarifikasi bahwa aturan Nomor 50/PMK.07/2020 terkait penambahan nilai BLT-DD masih bersifat antisipasi. Artinya penyaluran masih tetap diberikan dalam jangka waktu tiga bulan sebesar Rp600.000 untuk setiap bulannya.

BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako dan Kartu Pra Kerja selama 6 bulan. Sebelumnya, BLT Desa diberikan hanya 3 bulan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menginstruksikan kepada seluruh jajaran di bawah lingkungan kementeriannya yang berada di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) daerah-daerah untuk memantau pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa.

Menurut dia, hingga Sabtu (23/5) sebanyak 4.172.053 keluarga miskin telah mendapatkan BLT Dana Desa.

FA, seorang ibu rumah tangga di Kelurahan Tomulobutao Selatan, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo dijemput Polisi. Penyebabnya, dia mengunggah hoaks Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui media sosial Facebook.

Peningkatan persentase penyaluran bantuan ini diakibatkan oleh pemangkasan proses birokrasi di tingkat pemerintah daerah. Ini setelah jajarannya di lingkungan kerja Eselon I dan Eselon II, aktif membantu proses penyaluran bersama para bupati.

Jika sebelumnya, penyaluran tahap I mewajibkan 3 persyaratan, yaitu peraturan kepala daerah (Perkada) yang mengatur rincian dana desa, peraturan desa (Perdes) dan surat kuasa. Kinis relaksasi hanya dengan 2 syarat saja.

Menurut dia, lembaga-lembaga tersebut perlu dilibatkan untuk mencegah praktik-praktik korupsi.

Sebab itu Jokowi minta pihak RT, RW, hingga dilibatkan untuk pendataan dan menyamakan data di lapangan. Sehingga kata dia bisa lebih terbuka dan selesai tepat pada waktunya.