blt

Penyaluran bantuan sosial (Bansos) kepada warga tidak mampu dan terdampak Covid-19 tidak sedikit menuai masalah. Melalui video yang tersebar di media sosial, seorang kepala desa di Kabupaten Subang, Jawa Barat mengkritisi kebijakan paket bantuan tersebut.

Masyarakat yang berhak menerimanya adalah yang belum memperoleh bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemenkes, tetapi masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, kebijakan distribusi bansos melalui rekening langsung ke penerima cukup baik. Karena dengan demikian menghindari potensi korupsi.

"Urusan dengan Pak Bupati sudah selesai sejak awal, sejak viral itu, kita sudah melakukan komunikasi dan minta kejelasan apa yang menjadi permasalahan," kata Abdul Halim saat telekonference bersama awak media, Senin (27/4).

Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja menegaskan bahwa anggaran pelatihan sebesar Rp5,6 triliun untuk peserta kartu prakerja tidak secara cuma-cuma digelontorkan. Pernyataan ini pun sekigus menjawab adanya anggapan dari berbagai pihak yang menyebut pemerintah hanya membuang-buang uang saja.

Trubus menilai, seharusnya Pemda saat ini sangat leluasa untuk mengatur anggaran bila tujuannya menangani pandemi Covid-19. Pemda bisa menggunakan dana desa maupun APBD perubahan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat.

"Sejak saya jadi pimpinan komisi VIII (yang mengawasi Bansos), data adalah salah satu sumber masalah. Ketika kami sedang mengawasi pembagian bansos. Selalu banyak warga yang merasa lebih miskin tapi tidak terdaftar. Dulu RT dan RW tidak dilibatkan dalam pendataan warga miskin," jelas dia, ketika dihubungi PulseFeed.

Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar berbicara panjang lebar mengenai kegelisahannya. Di tengah rakyat yang kelaparan, bantuan tak kunjung datang.

"Saya mau tantang Mensos mari turun ke sini, ke kampung lihat itu rakyat. Jangan ngomong dari kantor," ucap Sehan saat dihubungi PulseFeed, Minggu (26/4) malam.

"Ada tiga orang ibu-ibu menangis datang ke rumah saya minta beras biar cuma 1 liter, ternyata dia tercatat di penerima BLT. Sudah mau puasa, kita sudah pembagian tiga hari tapi dia enggak boleh dapat karena harus nunggu BLT. Sekarang BLT-nya mana? Mana? Lama. Sementara rakyat kita kan kelaparan," kata Sehan.

Partai Amanat Nasional (PAN) membela kadernya Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar soal polemik pencairan bantuan langsung tunai (BLT).

"Tapi beliau kan orang Sulut. Saya kenal beliau ini. Ya, agak mirip dengan orang Medan. Suaranya agak keras. Namun maksudnya kan baik. Harus dipahami dari maksud dan tujuannya ketika bicara itu," kata dia.

Pendataan calon penerima BLT Desa mempertimbangkan data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. Ketentuan mengenai mekanisme pendataan, penetapan data penerima manfaat, dan pelaksanaan pemberian BLT Desa dilakukan sesuai ketentuan Menteri Desa PDTT.

Program BLT juga akan menyasar keluarga miskin yang anggota keluarganya memiliki penyakit kronis karena virus corona jenis baru. Sebab mereka berisiko kematian lebih tinggi karena memiliki riwayat penyakit berbahaya.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pusat meminta kepada seluruh kantor cabang di daerah untuk melarang pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terdampak krisis virus corona (Covid-19) dengan membuat antrean.

Penyaluran dana bantuan bagi masyarakat terdampak wabah Covid-19 di Depok menuai masalah. Sejumlah warga mengakui mengaku dana yang diterima tidak utuh.

Bupati Garut, Rudy Gunawan mengatakan, bantuan langsung tunai yang disalurkan pemerintah sebesar Rp 600 ribu. Namun rupanya hal tersebut berpotensi terjadi konflik saat hanya sebagian orang saja yang menerimanya.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Andin Hadiyanto mengatakan, nantinya manajemen pengelola kartu pra kerja (PMO) bertugas untuk memverifikasi mereka yang mendaftar. Jika masyarakat ini sudah mendapatkan PKH atau BLT maka tidak dianjurkan.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memastikan seluruh masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak virus corona di wilayah Jabodetabek akan menerima bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp600.000 per bulan. Adapun penerima BLT ini di luar dari Program Keluarga Harapan (PKH)dan bansos BPNT atau Kartu Sembako.

Asisten Deputi Pengembangan Kewirausahaan Kementerian Koordinator Perekonomian, Iwan Faidi, mengatakan saat ini pemerintah sedang mengkaji mekanisme penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) untuk pekerja formal dan harian. Sejauh ini, menurutnya, pemerintah masih belum menemukan formulasi tepat untuk penyaluran BLT.