BPJAMSOSTEK

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) dan Indonesia Investment Authority (INA) menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) untuk mensinergikan sumber daya dan dana yang dimiliki dalam melakukan kerjasama investasi, khususnya melalui instrumen investasi langsung.

Direktur Utama BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo membeberkan tantangan yang akan dihadapi ke depan dalam pelaksanaan program baru Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program ini merupakan penopang bagi karyawan korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di masa mendatang.

BPJamsostek meminta masyarakat waspada sehubungan dengan maraknya pihak yang mengatasnamakan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) dengan modus penyediaan jasa pencairan program Jaminan Hari Tua (JHT) atau pemberian bantuan yang disertai dengan permintaan pembayaran ataupun transfer sejumlah uang.

Penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI terhadap BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) mencuri perhatian publik. Tak sedikit para pakar kebijakan dan ekonomi memberikan tanggapan yang beragam terkait hal ini.

Ketua Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menegaskan dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi di BPJS Ketenagakerjaan yang disidik oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), tidak seperti kasus Jiwasraya dan Asabri.

Deputi Direktur Humas dan Antar Lembaga BPJamsostek, Irvansyah Utoh Banja mencatat, hingga saat ini baru ada 18 pekerja korban kecelakaan Sriwijaya Air SJ-182 yang terdaftar di BP Jamsostek. Data tersebut berasal dari penelusuran perseroan yang masih bersifat sementara.

Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJamsostek, Sumarjono, mengungkapkan terjadi lonjakan klaim selama pandemi Covid-19 berlangsung. Sampai dengan November 2020, BPJamsostek mencatat ada 2,72 juta kasus dengan nilai klaim mencapai Rp33,79 triliun.

Direktur Utama BPJamsostek, Agus Susanto mengatakan salah satu bentuk nilai tambah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan selain mendapatkan manfaat utama perlindungan atas kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan pensiun. Ternyata ada nilai tambah yang lain yaitu bantuan vaksin.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mulai melakukan pendataan terhadap para pekerja untuk memperoleh bantuan vaksin anti Covid-19. Menyusul adanya instruksi langsung yang diberikan pemerintah terhadap BPJS Ketenagakerjaan.

Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja Meningkat 128 persen. Berdasarkan data BP Jamsostek, angka klaim kecelakaan kerja semester I 2020 meningkat 128 persen dari periode yang sama 2019, dari 85.109 kasus menjadi 108.573.

Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja Tahun 2020 Meningkat 128 Persen. Menurut BP Jamsostek angka klaim kecelakaan kerja pada semester I 2020 yakni dari Januari sampai dengan Juni 2020 meningkat 128 persen, angka ini naik dari sebelumnya hanya 85.109 kasus menjadi 108.573 kasus.

Pemerintah menggelontorkan beragam stimulus bagi masyarakat agar dapat bertahan di tengah hantaman dampak pandemi Covid-19. Salah satunya subsidi gaji. Bantuan ini diberikan kepada pekerja swasta dengan gaji di bawah Rp5 juta. Nilai bantuannya mencapai Rp2,4 juta kepada pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek), Krishna Syarif memaparkan bahwa pihaknya telah menggelontorkan dana bantuan Rp 12,5 miliar untuk program Promotif dan Preventif. Ditargetkan, penerima bantuan bisa mencapai lebih dari 647 ribu tenaga kerja.

Dari rekening yang masuk tersebut pihaknya telah melakukan validasi secara berlapis-lapis, yakni validasi dengan perbankan, validasi sesuai persyaratan Kementerian Ketenagakerjaan, dan validasi lainnya agar bantuan tersebut tepat sasaran.

Agus menjabarkan, dari 2,4 juta nomor rekening yang ditolak tersebut, sebanyak 75 persen atau 1,8 juta nomor rekening yang tidak sesuai dengan kriteria Permenaker nomor 14 tahun 2020.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah NO 49/2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Non-Alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Informasi 15 juta pekerja terancam batal terima subsidi gaji Rp600 ribu adalah keliru. Faktanya, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek), Agus Susanto mengatakan sejauh ini menyoret sebanyak 1,7 juta nomor rekening dari daftar 15,7 juta calon penerima subsidi gaji.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek, Agus Susanto mencatat per 16 September 2020 sudah terkumpul 11,8 juta nomor rekening yang saat ini dalam tahap penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 600 ribu selama 4 bulan dengan total BSU Rp 2,4 juta.

Hingga 16 September kemarin, BP Jamsostek juga tercatat telah mengantongi sebanyak 12,8 juta rekening yang tervalidasi dan masuk kriteria Permenaker dari total sebanyak 15,7 juta calon penerima subsidi gaji.

Ada tiga jenis pelonggaran iuran BPJamsostek yang diterbitkan melalui PP Nomor 49 Tahun 2020 tersebut. Pertama, kelonggaran batas waktu iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK), iuran jaminan kematian (JKM), iuran jaminan hari tua (JHT) dan iuran jaminan pensiun (JP) setiap bulan.