Hakim

Pengakuan Desrizal, aksi penyerangan itu dilakukannya lantaran kesal terhadap vonis diberikan kedua hakim tersebut. Pelaku yang saat itu tak kuat menahan emosi kemudian menyerang kedua korban menggunakan ikat pinggang.

IKAHI juga menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh sang pengacara jelas merupakan bentuk merendahkan wajah lembaga peradilan di Indonesia. "Adalah tindakan contemp of court yang melecehkan dan merendahkan martabat atau marwah badan peradilan," tegas Suhadi.

MA menilai, apapun keputusan yang dibacakan oleh hakim, sudah sepatutnya untuk dihormati. Kalau pun tidak puas terhadap putusan tersebut, baik penggugat maupun tergugat melakukan upaya hukum selanjutnya, bukan melakukan kekerasan.

Sebelumnya, dua hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mendapat serangan saat membacakan putusan perdata dengan penggugat Tomy Winata melawan PT Geria Wijaya Prestige (GWP). Penyerangan dilakukan kuasa hukum penggugat, D.

Seorang hakim berinisial HS diserang pengacara berinisial Desrizal Chaniago. Kejadian itu terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis 18 Juli kemarin. Adapun, Desrizal merupakan salah satu pengacara yang ditunjuk oleh Tommy Winata untuk menangani kasus itu.

Sebelumnya, dua hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mendapat serangan saat membacakan putusan perdata dengan penggugat Tomy Winata melawan PT Geria Wijaya Prestige (GWP). Penyerangan dilakukan kuasa hukum penggugat, D.

Kasus ini masih dalam status penyelidikan termasuk memeriksa hasil visum dari korban.

Hakim HS diserang pengacara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (18/7). Mahkamah Agung menyesalkan tindakan itu. Perbuatan menyerang hakim sama saja mencederai pengadilan.

Komisi Yudisial (KY) telah memutuskan menjatuhkan sanksi kepada 58 hakim yang dinyatakan terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH). Ini merupakan hasil pemeriksaan dan diputuskan dalam sidang pleno periode Januari hingga Juni 2019.

Dari jumlah itu, masyarakat paling banyak melaporkan masalah perkara perdata sebanyak 318 laporan.

Diyakini Terima Suap, Dua Hakim PN Jakarta Selatan Dituntut 8 Tahun Penjara. Irwan dan Iswahyu Widodo diyakini bersalah menerima uang Rp 150 juta dan SGD 47 ribu. Keduanya dituntut 8 tahun penjara, denda Rp 200 juta.

Komisi Yudisial Buka Penerimaan Hakim Agung dan Hakim Adhoc 2019. KY membuka penerimaan calon hakim Agung dan adhoc tahun 2019. Dalam penerimaan kali ini KY membuka penerimaan 20 hakim, sesuai kebutuhan Mahkamah Agung sebagai induk lembaga peradilan.

"Pada seleksi kali ini, MA membutuhkan 11 orang hakim agung dan 9 orang hakim ad hoc pada MA," kata Aidul

Alasan DPR Tunda Umumkan Hasil Fit and Proper Test Calon Hakim Konstitusi. Pria yang akrab disapa Bamsoet ini menegaskan tidak ada masalah yang berarti dalam menyelesaikan proses pemilihan hakim konstitusi. Kata dia, semua fraksi sudah memiliki pilihannya masing-masing.

Y, hakim Pengadilan Negeri Menggala, Provinsi Lampung digerebek warga lantaran ulahnya memasukkan dua perempuan ke rumah dinas, Senin (14/1) dinihari.

"Tidak ada sama sekali toleransi dari MA terhadap seluruh jajarannya apabila melakukan tindakan-tindakan apalagi yang bersifat tindak pidana korupsi," kata Hatta Ali.

Hakim ad hoc Tipikor pada PN Medan, Merry Purba, dan Panitera Pengganti di PN Medan Helpandi terjerat kasus dugaan penerimaan suap pemulusan perkara tindak pidana korupsi di PN Medan.

Mahkamah Agung (MA) memberhentikan sementara kepada Hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang Lasito (LST). Lasito ditetapkan tersangka kasus dugaan suap terkait putusan praperadilan kasus korupsi penggunaan dana bantuan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas (Bawas) MA sepakat menjatuhkan sanksi terhadap DA dengan hakim non palu selama dua tahun di PT Banda Aceh," kata Abdul di kantor MA, Jakarta Pusat, Jumat (7/12).

Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah, mengatakan pihaknya sudah banyak mengeluarkan aturan untuk para hakim. Baik dari PERMA bahkan Maklumat dari Ketua. "Kemudian setiap Senin briefing. Kemudian satu bulan ada pengarahan, pembinaan, tetapi tetap saja melakukan perbuatan yang menjatuhkan citra lembaga."