Komisi VIII DPR

Menag Fachrul juga diminta memperbaiki koordinasi dan sinergi dalam bermitra dengan Komisi VIII DPR.

Wakil Ketua Komisi VIII, Ace Hasan Syadzily, melakukan interupsi. Ace mengatakan, memang dalam undang-undang tidak dijelaskan secara khusus mengenai penundaan atau pembatalan haji. Maka itu, seharusnya diputuskan secara konsensus dalam rapat kerja antara DPR dengan pemerintah.

Selain itu DPR juga meminta pemerintah memberikan kepastian bahwa jemaah haji yang tidak jadi diberangkatkan tahun ini bakal diberangkatkan kembali tahun yang akan datang.

Politikus PKS ini mengakui bahwa tidak mudah melakukan persiapan pemberangkatan jemaah haji di tengah pandemi Covid-19. Hal itu kemudian menjadi pertimbangan pemerintah, dalam konteks ini Kementerian Agama.

Namun langkah yang diambil Arab Saudi tersebut tidak berarti pemerintah bisa langsung segera mengambil keputusan membatalkan pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Apalagi keputusan tersebut dibuat secara tergesa-gesa.

Sayangnya keputusan yang disampaikan oleh Menag Fachrul Razi tersebut membuat marah Komisi VIII DPR RI. Mereka menyebut tidak pernah dilibatkan oleh Kemenag untuk membahas nasib jemaah haji Indonesia.

Menurut dia, keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan matang. Patut diakui bahwa ibadah haji adalah ibadah yang sangat penting bagi kaum muslimin. Di dalamnya ada ibadah untuk menyerahkan diri, untuk melepaskan diri dari semua atribut duniawi, dengan tujuan kekhusyukan.

Politisi senior Partai Golkar John Kenedy Azis menilai program Kartu Prakerja yang tengah dijalankan oleh Pemerintah wajib didukung oleh semua pihak. John mengatakan program Kartu Prakerja ditujukan untuk kelompok masyarakat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di masa pandemi covid-19.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto, mendesak pemerintah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Jangan sampai pemerintah menambahkan beban masyarakat yang sedang sulit di masa pandemi ini.

Kajian itu diperlukan agar pemerintah tak disebut inkonsisten dalam menerapkan aturan.

Menurut dia, dana yang masuk ke rekening BNPB bukanlah dana milik BNPB saja. Dana itu merupakan dana yang harus disalurkan ke sejumlah lembaga yang berkaitan dengan penanganan Covid-19, seperti Kementerian Kesehatan dan Mabes TNI.

Kinerja gugus tugas penanganan Covid-19 menjadi sorotan dalam rapat Komisi VIII DPR bersama pejabat BNPB. BNPB dinilai tak layak dalam bekerja menanggulangi pandemi Corona di Indonesia.

Anggota Komisi VIII DPR, Diah Pitaloka mengusulkan, pentingnya alokasi dana abadi bencana di APBN dan APBD. Mengingat Indonesia memiliki banyak daerah rawan bencana.

Ace mengatakan Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang diusulkan Komisi VIII akan memperkuat peran kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam upaya penanggulangan bencana.

Dia mengungkapkan, bansos disalurkan tidak hanya sekali. Karena itu, tidak perlu terjadi keterlambatan hanya karena produksi pembungkus yang telat.

"Jadi kalau enggak didata enggak dikasih sembako sementara mereka mau mati karena kelaparan, itu gak boleh," kata Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto.

Anggaran Kementerian Agama untuk tahun 2020 sendiri sudah dialihkan sebesar Rp2,6 triliun untuk penanganan Covid-19. Anggaran tersebut berasal dari fungsi pendidikan sebesar Rp2,2 triliun dan fungsi agama Rp400 miliar.

Sebab, penghentian sementara visa umrah merupakan kebijakan mendadak yang diambil Arab Saudi.

DPR Wacanakan Korban First Travel Umrah Pakai Uang Negara atau CSR. Pertama perihal langkah hukum atas kasus ini dan juga bagaimana cara memberangkatkan para jemaah umrah.

Ace juga mengkritisi Menag Fachrul yang dinilai kurang dalam reformasi internal Kemenag.