Komisi VIII DPR

Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily memastikan, pengelolaan dana haji aman dan tidak digunakan untuk pembangunan infrastruktur, sekaligus menepis isu di media sosial yang menyebutkan dana tersebut digunakan untuk proyek pemerintah.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Rudi Hartono Bangun akan memantau ketat kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang mengelola iuran penyelenggaraan haji. Sebab dirinya tak ingin pengelolaan iuran dana haji, salah dan merugikan jemaah.

Diah menerangkan, pertimbangan Indonesia tidak memberangkatkan haji untuk tahun kedua di masa pandemi karena isu kesehatan. Sehingga masalah keselamatan jemaah menjadi pertimbangan untuk tak memberangkatkan haji.

Komisi VIII akan mengambil kebijakan final terkait pelaksanaan haji 2021 bersama Menag dalam rapat tertutup tersebut.

Diah mengungkapkan, Kementerian Sosial telah mendapatkan waktu cukup lama dalam menyelesaikan permasalahan data ganda penerima bansos.

Menurut Dedi Wahidi, anak-anak sekolah sekarang tidak lagi menganggap agama sebagai ideologi. Maka dari itu, PMP mesti dimasukkan kembali dimasukkan ke kurikulum pendidikan.

Mengenai kemungkinan biaya haji mencapai Rp 44,3 juta, politikus PDIP ini mengungkapkan, masih mungkin berkurang. Harapannya ini dapat meringankan beban masyarakat menuju tanah suci.

Pembahasan biaya haji masuk dalam tahapan persiapan dan mitigasi penyelenggaraan ibadah haji di masa pandemi. Pembahasan dilakukan sembari menunggu informasi resmi terkait kepastian kuota pemberangkatan jemaah haji tahun ini dari Arab Saudi.

Ketua Komisi VIII DPR Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Suap Bansos. Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto diperiksa sebagai saksi untuk tersangka PPK di Kemensos, Matheus Joko Santoso terkait dugaan suap pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020.

Anggota Komisi VIII dari Fraksi NasDem, Rudi Hartono mempertanyakan penggunaan anggaran BNPB dalam kampanye protokol kesehatan Covid-19. Rudi pun merasa heran wajah kepala BNPB Doni Monardo muncul di berbagai lokasi termasuk tayangan televisi.

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menyarankan Presiden Joko Widodo untuk melobi Raja Salman bin Abdulaziz soal penyelenggaraan ibadah haji 2021 yang hingga saat ini belum ada kepastian.

Yandri menuturkan, jihad tidak mesti saling berperang dan membunuh. Di Indonesia, jihad bisa memerangi kebodohan dan jihad mengentaskan kemiskinan.

Maman bingung dengan rencana tersebut. Padahal, kata dia, badan tersebut merupakan bagian dari penanggulangan bencana. "Ini malah BNPB mau dihilangkan," ungkap Maman.

Lebih dari sekadar Presiden Indonesia, menurut Bukhori, langkah strategis Jokowi selaku Pemimpin Negara Muslim terbesar di dunia akan sangat didengar oleh negara-negara di Eropa, khususnya Prancis. Oleh karena itu, ia sangat berharap Presiden menindaklanjuti pernyataannya dengan langkah nyata.

"Tolong dilihat kesetaraan keadilan bagi kawan kawan kita saudara saudara kita yang beragama nonmuslim, mereka pun juga terkena Covid pak, karena Covid tidak memandang agama, jabatan, tua muda semua bisa terkena Covid," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ihsan Yunus.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ihsan Yunus, mengatakan, Komisi VIII DPR merasa sudah memperjuangkan agar anggaran untuk BOP cair. Tapi, uang tersebut tidak tersalurkan sepenuhnya kepada yang membutuhkan. "Eh dipotong dan saya yakin bapak ibu sudah mendengar masalah ini dan kita tidak bisa diam saja."

Menurut Yandri, itu menjadi penyebab permasalahan terkendalanya penyaluran bantuan-bantuan saat Pandemi Covid-19 oleh pemerintah pusat kepada masyarakat di daerah, terkhusus bansos.

Penyaluran bansos yang terjadi di lapangan masih banyak catatan-catatan serius, terutama untuk Kemensos dan Kemendes. Padahal di sisi lain keterangan Kemenkeu menyebutkan sudah banyak uang yang dikeluarkan untuk bantuan perlindungan sosial.

Menteri yang hadir yakni Mensos Juliari Batubara, Mendes Abdul Halim Iskandar, lalu ada Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Sedangkan Mendagri dan Menkeu diwakili Dirjennya.

Permintaan ini, lanjut Doni, sudah dia sampaikan kepada Presiden. Dengan demikian ada peningkatan kualitas pelaksanaan tugas oleh BPBD.