Komisi VIII DPR

Tiga opsi skenario yang disiapkan pemerintah adalah, pertama penyelenggaraan haji dengan kuota penuh, kedua, haji dengan kuota terbatas, dan ketiga sama sekali tidak memberangkatkan jemaah haji seperti tahun 2020.

Yaqut mengatakan, penyelenggaraan haji sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah Arab Saudi. Pemerintah berjanji terus berkoordinasi untuk memastikan penyelenggaraannya.

Dia juga meminta Kemenag juga terus berkoordinasi dengan BNPB dalam penyelenggaraan ibadah umrah. Mengingat, Satgas Covid-19 menyebut bahwa mayoritas kasus Omicron di Indonesia dari Arab Saudi dan Dubai.

Meski demikian, Yandri tidak menyalahkan Bupati maupun Satgas, menurutnya yang paling bertanggungjawab adalah rumah produksi sinetron.

Hal itu sampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto. Menurutnya, umrah menjadi uji coba apakah Indonesia bisa mendapatkan kuota haji atau tidak. Jika tertib protokol kesehatan dan sesuai standar yang diberikan Saudi, ia yakin Indonesia akan mendapatkan kuota.

Menag Yaqut Cholil Qoumas memastikan akan membahas revisi KMA 719/2020 tentang perjalanan umrah dan KMA 777/2020 mengenai biaya umrah. Aturan itu mengatur referensi biaya umrah sebesar Rp26 juta.

Menurut Ace, sistem pendataan DTKS patut dipertanyakan sebab sistemnya kerap kali bermasalah.

Penyelidikan kasus yang terjadi pada tahun 2019 itu telah dihentikan, dengan alasan kurangnya bukti. Ace berharap adanya pendalaman kasus mengingat persoalan ini juga telah menimbulkan keresahan publik.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka mengatakan, penting memberikan dukungan pada perempuan yang memutuskan maju ke politik. Jangan sampai langkah politik perempuan hanya menjadi perjuangan normatif.

Usulan ini disampaikan Bukhori lantaran belum diperolehnya kesepakatan antara Komisi VIII DPR dan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Sosial Risma terkait postur lembaga penyelenggara penanggulangan bencana.

Selly mengatakan, pemerintah tidak bisa parsial saja menyelesaikan masalah tersebut. Pemerintah juga perlu memberikan solusi yang komprehensif dan berjenjang, jangan mengambil sikap ketika viral saja.

Politisi PAN ini meminta agar tak ada lagi eksploitasi anak untuk mengemis. Tetapi, perlu ada tindakan preventif sebelum mengambil langkah hukum.

Selain itu, dalam rapat berikutnya Kementerian Agama juga diminta menyampaikan hal lebih rinci terkait Program Cyber Islamic University.

Yaqut mengaku tidak ingat betul terkait kegiatannya saat di lapangan. Dia tak bermaksud tidak mengajak mitra komisi VIII DPR saat kunker.

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menyatakan dukungannya terhadap anggaran tambahan yang diminta oleh Kementerian Agama sebesar Rp 11.514.205.704.939.

Jika penanganan pandemi saat ini berjalan baik, ia berharap pelaksanaan ibadah haji dapat terlaksana di tahun 2022. Kemudian, Kementerian Agama bisa menyusun persiapan pelaksanaan ibadah haji.

Komisi VIII DPR tidak menyetujui rencana refocusing anggaran Kementerian Sosial tahun 2021 senilai Rp1,668 triliun, karena dinilai berdampak pada target kementerian tersebut. Salah satunya pada penanganan pandemi Covid-19 di mana Kemensos sebagai garda terdepannya.

Menurut dia, kalaupun ada masalah terkait pemerataan bansos di level bawah, maka tidak bisa dilakukan dengan memotong bansos. Melainkan dengan mengajukan perbaikan data penerima Bansos.

Kebijakan fasilitas hotel untuk isolasi mandiri anggota DPR ini dikritik keras Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi). Peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR tidak punya sensitivitas dan tidak berempati kepada masyarakat yang kesulitan. Saat pandemi DPR terus memperlihatkan kemewahan dan keistimewaan.

Ketua Komisi VIII DPR RI ini menyebut, sebaiknya anggaran yang dialihkan untuk fasilitas isolasi mandiri itu diperuntukkan untuk masyarakat. Misalnya untuk pengadaan obat atau sembako.