Komisi VIII DPR
-
News •Sambangi Daker Madinah, Tim Pengawas Haji DPR Beri Sejumlah Catatan Pelayanan JemaahKetua Tim Pengawasan Haji DPR Ashabul Kahfi mengatakan, secara umum layanan yang diberikan ke jemaah sudah bagus.
-
News •Kouta Haji Bertambah, Pemerintah Diminta Utamakan Jemaah Gagal Berangkat Saat Pandemi"Penambahan kuota ini harus dimanfaatkan secara optimal untuk mengurangi daftar antrean haji di Indonesia yang cukup panjang dan lama," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily Hasan.
-
04:08News •VIDEO: DPR Minta Umat Beragama Tak Makan di Luar Demi Hormati Muslim BerpuasaKetua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mengingatkan seluruh umat beragama di Indonesia untuk menghargai muslim yang berpuasa selama Ramadan 1444 hijriah. Salah satunya dengan cara tidak makan maupun minum di ruang publik.
-
01:45News •VIDEO: Pemerintah & DPR Sepakati Biaya Haji 2023 Rp49,8 JutaDengan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) atau biaya yang ditanggung jemaah sebesar Rp49.812.700,26.
-
News •Biaya Haji Jadi Rp49,8 Juta, Komisi VIII Jamin Tak Ada Penurunan Kualitas LayananMeski terjadi penurunan cukup besar, Diah meminta calon jemaah tidak perlu khawatir akan ada penurunan pelayanan. Panja Haji Komisi VIII mengoreksi kelebihan biaya dari sisi penginapan dan konsumsi jemaah di Saudi. Sehingga bisa didapatkan angka final Rp49,8 juta.
-
News •Ini Gelang Haji yang Disebut DPR Harganya Dimark-Up dari Rp5.000 jadi Rp35.000Gelang itu dibuat oleh pelaku UMKM. Ada lambang bendera merah putih, serta tulisan Arab jemaah Haji Indonesia.
-
4News •PHU dan BPKH Rapat dengan Komisi VIII DPR Bahas Biaya Ibadah Haji 2023PHU dan BPKH Rapat dengan Komisi VIII DPR Bahas Biaya Ibadah Haji 2023. Rapat tersebut membahas masukan atas hasil peninjauan tim panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII DPR ke Arab Saudi.
-
05:00News •LIVE STREAMING: Rapat Komisi VII DPR Soroti Keras Kinerja BRINKomisi VII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko, Senin (30/1).
-
Politik •PAN Tetapkan Ashabul Kahfi Sebagai Ketua Komisi VIII DPR RISaleh menuturkan, Ashabul Kahfi adalah salah seorang politisi senior PAN. Sebelum menjadi anggota DPR RI, dia sudah 3 periode menjadi pimpinan DPRD di Sulawesi Selatan. Bahkan, saat ini dia tercatat sudah 4 periode menjabat sebagai ketua DPW di Sulsel.
-
News •Komisi VIII: Berapapun yang Diselewengkan Harus Ditindak, Kalau Perlu Bubarkan ACTKementerian Sosial diminta untuk membuat aturan dan sanksi tegas terkait masalah penyelewengan dana donasi serupa. Agar peristiwa ini tidak menjadi peristiwa gunung es, Kemensos perlu melakukan penertiban.
-
Ekonomi •Masa Jabatan BPKH 2017-2022 Diusulkan Diperpanjang 3 Bulan, Ini AlasannyaMasa bakti anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) periode 2017-2022 akan berakhir pada 6 Juni mendatang. Namun, hingga saat ini Komisi VIII DPR RI belum mendapat surat dari Presiden Jokowi terkait calon anggota BPKH periode mendatang.
-
News •Tak Satu Suara Soal BNPB, Pembahasan RUU Penanggulangan Bencana DihentikanKetua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto mengatakan, RUU Penanggulangan Bencana sudah dibahas sejak tahun sidang 2020-2021 hingga 2021-2022. Namun, pembahasan cukup lama karena perbedaan pandangan terkait posisi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
-
Politik •Rotasi AKD DPR, Jhon Kenedy Azis Golkar dan Luqman Hakim PKB ke Komisi VIIIRotasi Luqman Hakim ke Komisi VIII paling mencuri perhatian. Pasalnya, Luqman belum lama berada di Komisi IX setelah dirotasi dari Komisi II sebagai Wakil Ketua.
-
News •ICW Temukan Dana Pesantren Disunat, DPR: Silakan DiusutSebelumnya, Koordinator ICW Agus Sunaryanto mengatakan pemotongan jatah pesantren sebanyak 30 persen. Oleh, seseorang yang mengaku dari partai politik tertentu. Dalihnya, duit pemotongan itu akan disalurkan untuk pembangunan masjid.
-
News •DPR dan Pemerintah Sepakat Hentikan RUU Penanggulangan BencanaYandri menjelaskan, pemerintah ingin penyebutan BNPB cukup melalui perpres. Namun bagi komisi VIII lembaga BNPB adalah krusial, maka harus diperkuat dengan RUU Penanggulangan Bencana. Sayangnya tidak ada titik temu.
-
Politik •Komisi VIII Hentikan Pembahasan RUU Penanggulangan BencanaPembahasan RUU Penanggulangan Bencana dihentikan karena selama dua tahun belum ada kemajuan. Sebabnya belum ada kesamaan pandangan antara Komisi VIII DPR RI dengan pemerintah, yaitu Kementerian Sosial (Kemensos).
-
05:00News •VIDEO: Kronologi dan Alasan Anggota DPR Usir Sekjen Kemensos Dari Ruang RapatRapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Kementerian Sosial diwarnai aksi pengusiran. Sekjen Kemensos Harry Hikmat diminta meninggalkan ruang rapat.
-
Politik •Sekjen Kemensos Diusir dari Rapat Komisi VIII DPR, Mensos Risma Sampai Minta MaafPenyebab Sekjen Kemensos diusir karena komunikasi yang buruk dari Harry kepada Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily yang dinilai bernada sinis.
-
Politik •Anggota Komisi VIII Minta Asrama Haji Jadi Tempat Karantina Jemaah UmrahChaidir bilang, BNPB telah melakukan kelayakan penggunaan asrama haji sebagai tempat karantina sejak November 2021 lalu. Prosedur administrasi tengah juga diupayakan saat ini untuk hal tersebut.
-
News •Kemenkes Rekrut 1.827 Petugas Kesehatan HajiKementerian Kesehatan meningkatkan kompetensi petugas kesehatan haji melalui pelatihan. Peningkatan kompetensi ini dilakukan oleh Balai Latihan Kesehatan di 13 provinsi embarkasi.
