Revisi UU KPK

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat, Didik Mukrianto menilai, berlebihan jika ditolaknya uji formil UU KPK di MK kemarin sebagai tanda pemberantasan korupsi berjalan di tempat.

MK mengabulkan sebagian dari 7 permohonan uji materi UU KPK itu.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak tiga permohonan uji formil dan uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Uji formil pertama di antaranya diajukan oleh eks Pimpinan KPK Agus Rahardjo, Laode Syarief dan Saut Situmorang.

Firli mengakui hasil tes pegawai KPK sudah diterima dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 27 April lalu. Tetapi, KPK memutuskan tidak langsung mengumumkan karena menunggu proses judicial review Undang-Undang KPK di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Saya sudah cek langsung ke KPK tentang hal ini, yang memang terus terang bila dilihat dari luar memang janggal. Namun setelah mendalami, saya rasa KPK dan pimpinan murni hanya menjalankan amanat undang-undang,” ujar Sahroni, Rabu (5/5).

Hakim konstitusi, Saldi Isra menjelaskan terkait dalil tidak dilibatkannya aspirasi masyarakat dalam penyusunan UU KPK hasil revisi. Dia bilang, DPR sudah melibatkan masyarakat dan stakeholder terkait termasuk pimpinan KPK sesuai bukti yang disampaikan.

Hakim MK Aswanto membacakan pertimbangan MK mengabulkan sebagian permohonan itu. Kata dia, adanya ketentuan yang mengharuskan KPK untuk meminta izin kepada Dewan Pengawas sebelum dilakukan penyadapan tidak dapat dikatakan sebagai pelaksanaan checks and balances.

"Saya masih beranggapan kehadiran Novel Baswedan masih diperlukan di KPK. Paling tidak memberikan warna. Diperlukan penjaga moral, sebagai juga yang memastikan adanya check and balance di sana secara non formal," ujar Arteria saat dihubungi, Selasa (4/5).

Badan Kepegawaian Negara (BKN) bekerja sama dengan sejumlah lembaga dalam pelaksanaan asesmen atau tes wawancara kebangsaan (TWK) kepada para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengaku terkejut dengan cara pemberangusan dirinya dari KPK. Novel bersama beberapa orang lainnya, disebut tidak lolos dalam tes alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Koalisi Guru Besar Antikorupsi Indonesia mengirimkan surat kepada Mahkamah Konstitusi (MK) meminta agar pengundangan revisi UU KPK dibatalkan. Koalisi ini terdiri dari 51 Guru Besar dari berbagai universitas di Indonesia.

Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua menilai akar muncul SP3 ini akibat revisi undang-undang No 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Menurut Busyro, revisi UU KPK bisa menghasilkan sejarah baru bagi lembaga antirasuah. Dalam revisi UU KPK, lembaga yang kini dinahkodai Komjen Pol Firli Bahuri memiliki kewenangan menerbitkan SP3 sebuah kasus demi kepastian hukum.

Pukat UGM memprediksi bukan tidak mungkin kasus-kasus korupsi lain bakal dihentikan seperti BLBI.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3).

KPK menerbitkan SP3 kasus ini pada Kamis, 1 April 2021 kemarin. Ini menjadi kali pertama KPK menghentikan penyidikan sebuah kasus pasca UU KPK hasil revisi disahkan pada 2019.

Hal itu dikatakan Arsul terkait pernyataan Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean dalam RDP tersebut, bahwa Dewas KPK perlu memiliki kewenangan karena selama ini dalam UU KPK hanya diatur terkait tugas Dewas KPK.

Terlebih, dia memandang bila undang-undang yang kerap mendapat kritik dari kaum pekerja ini. Dinilai olehnya, tidak disertai dengan upaya pencegahan korupsi yang baik.

Aktivis serta pengacara Denny Indrayana mengatakan, pengawasan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semestinya tidak masuk hingga teknis penegakan hukum, melainkan dilakukan lembaga eksternal.

Pemerintah berpandangan pemberian izin untuk penyadapan dari Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk para penyidiknya, diperlukan, agar hukum berjalan dengan benar.