Revisi UU Terorisme

Sejauh ini, Koopsussgab merupakan bagian dari operasi militer selain perang (OMSP) yang diatur Pasal 7 UU TNI, salah satunya untuk ikut dalam menanggulangi tindak pidana terorisme.

Dia juga yakin rapat RUU malam ini tidak voting dan seluruh stakeholder sepakat dengan hasil mufakat.

Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Panglima dan sejumlah Perwira Tinggi TNI, menyetujui dibentuknya komando operasi khusus gabungan (Koopsussgab) untuk penanganan tindak pidana terorisme.

Ketua Panja Pemerintah revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Enny Nurbaningsih mengatakan, pihaknya dan DPR tengah melakukan sinkronisasi terhadap seluruh pasal di dalam draf revisi. Enny membeberkan sejumlah pasal yang akan disinkronisasi.

Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akan menjadwalkan dua agenda rapat hari ini, Kamis (24/5). Yaitu, rapat yang dilakukan Tim sinkronisasi dan rapat kerja dengan pemerintah.

Ketua Panitia Khusus Revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Muhammad Syafi'i mengatakan, dua fraksi partai yakni PDIP dan PKB sebenarnya setuju dengan konsep definisi terorisme yang memuat motif politik, ideologi atau gangguan keamanan.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan pemerintah dan DPR seharusnya bisa mencapai kesepakatan terkait definisi terorisme dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Menurutnya, pemerintah semestinya membuat acuan terkait definisi terorisme itu.

Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara mengenai serangan teroris yang belakangan kerap terjadi. Pria yang akrab disapa SBY itu menyebut aksi teroris itu bukan pengalihan isu.

Menurut Dave, Komnas HAM maupun aktivis HAM seharusnya memperhatikan nasib dari para korban aksi teror yang meninggal dunia.

Ada sejumlah poin yang disampaikan secara langsung ke Ketua DPR Bambang Soesatyo.

Sementara fraksi lainnya setuju ada motif politik. "8 fraksi memilih alternatif dua di mana definisi tersebut dalam batang tubuh ada frase motif politik, ideologi atau gangguan keamanan," tutur Arsul.

Bamsoet ajak masyarakat pelototi pembahasan RUU Antiterorisme di DPR. Politisi Golkar yang dikenal aktif di medsos itu menambahkan, DPR juga menyediakan aplikasi DprNow! di Google Play Store. Melalui aplikasi itu, kata Bamsoet, masyarakat bisa menyampaikan pengaduan dan memantau kinerja dewan.

Mangkrak 2 tahun, DPR kembali gelar rapat RUU antiterorisme. Revisi UU yang sempat mangkrak selama dua tahun ini ditargetkan selesai pada Jumat (25/5), hal ini terkait desakkan publik dan ancaman penerbitan Perpu oleh Presiden Jokowi menyusul terjadinya serangkaian aksi teror.

Polri nilai Undang-undang sekarang sangat lemah menindak terorisme. Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, hambatan yang dimaksud itu seperti polisi bisa bergerak jika pelaku sudah terbukti menindak pelaku terorisme.

Enny menyebut definisi terorisme tidak boleh multi tafsir dengan adanya frasa motif politik, ideologi dan ancaman negara. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu, tugas yang dimiliki oleh intelijen menjaga agar terduga teroris lepas atau malah salah tangkap.

Frasa tujuan politik di definisi terorisme berpotensi melanggar UU. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan ketentuan umum definisi harus tuntas dan tidak perlu diberi penjelasan.

Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme kembali melanjutkan pembahasan definisi terorisme, Rabu (23/5). Perdebatan soal frasa tujuan politik membuat pembahasan definisi terorisme dalam rapat sebelumnya ditunda.

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) ingin RUU antiterorisme diselesaikan hari ini agar bisa disahkan pada hari Jumat (25/5). Dia meminta anggota Pansus RUU antiterorisme mengambil mekanisme voting jika rapat nanti berjalan alot.

Menurut Al Araf, hal tersebut malah akan menyulitkan kepolisian untuk melakukan pengejaran terhadap jaringan teroris.